Follow our news chanel

Previous
Next

Ada yang tidak ingin kasus Intan Jaya diinvestigasi

Papua
Tim Komnas HAM dan Pansus Kemanusiaan DPR Papua foto bersama usai berdiskusi - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI dan Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua menyatakan, ada yang tak ingin kedua pihak ini menginvestigasi kasus di Intan Jaya.

Pernyataan itu dikatakan Komnas HAM dan Pansus Kemanusiaan DPR Papua, dalam pertemuan di kantor DPR Papua, Jumat sore (16/10/2020).

Dalam pertemuan ini, kedua pihak berdiskusi mengenai hasil investigasi masing-masing tim dalam kasus penembakan yang menewaskan Pendeta (Pdt) Yeremias Zanambani.

Komnas HAM ingin mendengar seperti apa temuan Pansus Kemanusiaan DPR Papua, dalam insiden di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 19 September 2020 silam.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Choirul Anam mengatakan, banyak kalangan yang berharap agar pihaknya tak bisa ke Intan Jaya, terutama ke Distrik Hitadipa.

“Tapi akhirnya kami bisa tembus,. Masyarakat di sana menyambut kami dengan sangat terbuka,” kata Choirul Anam tanpa menyebut pihak yang ia maksud.

Menurutnya, saat menginvestigasi kasus Intan Jaya beberapa hari lalu, Komnas HAM membentuk dua tim.

Loading...
;

Ia memimpin tim ke Intan Jaya, dan tim lainnya ke Nabire. Komnas HAM mengirim tim ke Nabire lantaran ada satu saksi di sana yang mesti dimintai keterangan.

Katanya, pascapenembakan Pdt Yeremias Zanambani, Komnas HAM RI langsung merespons informasi itu. Hanya saja, tidak dapat langsung turun ke lokasi. Akan tetapi, terus berkomunikasi dengan keluarga korban.

“Standar pemantauan dan penyelidikan kami, sebisa mungkin ke lokasi dan berkomunikasi langsung dengan saksi kunci,” ujarnya.

Menurutnya, dengan dukungan berbagai pihak Tim Komnas HAM akhirnya bisa melakukan investigasi ke Intan Jaya. Datang langsung ke lokasi kejadian di Distrik Hitadipa.

“Kami memang dapat banyak informasi dari polisi dan TNI. Akan tetapi standar Komnas HAM, mesti datang langsung ke lokasi,” ucapnya.

Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa juga menyatakan hal yang sama. Ada pihak yang tak ingin timnya menginvestigasi kasus itu.

“Sama degan Komnas HAM, banyak pihak juga yang berharap kami tidak turun [melakukan investigasi],” kata Feryana Wakerkwa.

Menurutnya, dalam internal Pansus Kemanusiaan sendiri sempat terjadi perbedaan pendapat. Ada internal Pansus yang menyarankan sebaiknya tidak ke Intan Jaya dengan berbagai pertimbangan. Akan tetapi akhirnya pihaknya memutuskan tetap ke Intan Jaya apapun risikonya.

“Di sana kami bertemu berbagai pihak, termasuk keluarga korban dan sejumlah saksi,” ujarnya.

Katanya, Pansus Kemanusiaan DPR Papua awalnya meminta pemerintah daerah dan TNI-Polri memfasiltasi ke lokasi kejadian, di Distrik Hitadipa.

“Akan tetapi karena [mereka menyampaikan] berbagai alasan, sehingga kami memutuskan bertemu istri alarhum, pihak keluarga dan para saksi di Sugapa,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top