Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Advokat HAM Kaltim: Penerapan pasal makar di Papua ibarat ‘jajanan pasar’

Papua
Diskusi online "Bertengkar Pasal Makar, Fakta dan Keadilan 7 Tapol Papua" yang digelar BTV (Balikpapan TV), Selasa (16/6/2020) - Jubi/btv.co.id
| Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Satu di antara advokat Hak Asasi Manusia atau HAM di Kalimantan Timur (Kaltim), Fathul Huda mengibaratkan penerapan pasal makar di Papua seperti ‘jajanan pasar’, yang bisa dipakai menjerat siapa saja dan kapan pun.

Fathul Huda mengatakan, berbagai informasi yang ia dapat dari para pihak di Papua termasuk aktivis, aparat penegak hukum di Papua begitu gampang menjerat tersangka yang dianggap melawan negara, dengan pasal Makar.

Pernyataan itu dikatakan satu di antara penasihat hukum atau PH tujuh Tapol Papua, Fathul Huda dalam diskusi oline “Bertengkar Pasal Makar, Fakta dan Keadilan 7 Tapol Papua” yang digelar BTV (Balikpapan TV), Selasa (16/6/2020).

Advokat HAM Kaltim: Penerapan pasal makar di Papua ibarat 'jajanan pasar' 1 i Papua

“Pasal makar itu [ibarat] jajanan pasar di Papua. Gampang sekali dikenakan ke orang. Siapa saja yang melawan pemerintah,” kata Fathul Huda.

Menurut satu di antara penasihat hukum tujuh tahanan politik atau Tapol Papua yang kini diadili di Kaltim itu, jika di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Kaltim 80 persen penghuninya terjerat kasus narkotika, di Papua sebagian besar tahanan dan narapidana berkaitan dengan kasus makar.

“[Penerapan pasal makar di Papua] ini sudah seperti nasi dan sayur. Bukan hal asing bagi orang Papua. Ada warga Papua ditangkap [dan dikenakan pasal makar hanya karena] terkait kebebasan berekspresi. Ada masalah, tapi malah warga yang ditangkap. [Pihak terkait] tidak berdialog menyelesaikan masalahnya,” ujarnya.

Meski kini Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, namun kata Fathul Huda salah satu masalah Papua yang mesti diluruskan adalah sejarah integrasi Irian Barat (nama lain Papua zaman dulu) ke dalam NKRI.

Loading...
;

“[Sejarah integrasi] itu yang diinginkan orang Papua diluruskan. Sama dengan [akar masalah] Aceh, terkait Sumber Daya Alamnya dan sejarah [bergabungnya Aceh kedalam NKRI,” ucapnya.

Akademisi dari Universitas Cenderawasih Jayapura, Elvira Rumkabu berpendapat, stigma Papua Mardeka (makar) yang selalu dilekatkan pada orang asli Papua mematikan isu-isu lain di Papua, misalnya isu kemanusiaan.

Pernyataan itu dikatakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uncen Jayapura dalam diskusi daring “Dialog RASISME VS MAKAR” yang diselenggarakan Jubi pada Sabtu (13/6/2020).

Ia berpendapat, stigma Papua Merdeka atau makar yang selalu dilekatkan pada orang asli Papua mematikan isu-isu lain di Papua, misalnya isu kemanusiaan.

Menurutnya, dengan adanya stigma NKRI harga mati dan Papua merdeka, para pihak di Papua tidak diberi ruang bicara isu-isu lain [karena khawatir dianggap melakukan upaya makar].

“Misalnya kasus Nduga, kadang kita takut bicara kasus Nduga karena sudah ada stigmatisasi seperti itu,” ujar Elvira Rumkabu. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top