Aktivis HAM sesalkan penolakan RDP MRP di Jayawijaya

papua-anggot-mrp-bandara-wamena
Anggota MRP, Engelbertus Kasibmabin (kiri), berkoordinasi dengan Kepala Trigana Wamena untuk menyiapkan pemulangan anggota tim ke Sentani - Jubi/Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM, Yan Christian Warinussy, menyesalkan sikap sekompok orang di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang menolak kehadiran tim Majelis Rakyat Papua (MRP) di sana, Minggu (15/11/2020). Kehadiran tim dari lembaga kultur orang asli Papua di Wamena untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan masyarakat asli di wilayah adat Lapago. Kegiatan yang bertujuan mendengar tanggapan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu, dipusatkan di Wamena.

“Sebagai advokat dan pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya sangat sedih, prihatin serta menyesalkan atas sikap penolakan sekelompok orang di Wamena,” kata Warinussy kepada Jubi, Senin (16/11/2020).

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari itu mengaku heran, di dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, masih ada kelompok-kelompok kecil yang diduga seakan digerakkan oleh negara. Kelompok ini melakukan upaya perlawan secara tidak prosedural terhadap hak kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi semacam ini.

Padahal, katanya, itu diakui dan dilindungi di dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Di sisi lain, MRP adalah salah satu nafas penting dari pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus bagi Tanah Papua. Keberadaan MRP dalam UU itu diatur pada pada pasal 19 hingga pasal 25.

“Saya yakin kehadiran anggota MRP di Wamena dan empat wilayah adat lainnya di Provinsi Papua sesuai amanat, hak, kewajiban, serta tugasnya yang sudah digariskan dalam amanat Undang-Undang Otsus,” ujarnya.

Katanya, MRP telah menjelaskan bahwa segenap aspirasi mengenai penolakan atau penerimaan kebijakan Otsus tentu mesti dibicarakan bersama melalui pertemuan lintas MRP dengan masyarakat asli Papua lewat RDP.

Loading...
;

Mestinya, lanjut Warinussy, Pemerintah Provinsi Papua selaku wakil pemerintah pusat di daerah, berdiri pada baris terdepan dalam mendorong berlangsungnya RDP tersebut.

“Ini penting agar bisa diperoleh aspirasi rakyat dalam menyikapi pemberlakuan kebijakan otsus yang oleh mereka rasa sebagai derita dari pada berkat selama hampir 20 tahun ini,” ucapnya.

Ia berpendapat, ada ruang bagi MRP mempersoalkan penolakan mereka di Wamena secara hukum. Ini didasarkan pada posisi politik dan hukum dari lembaga representasi kultural tersebut.

“Penolakan itu sungguh sangat disesalkan. Apalagi jika penolakan itu diamini bahkan diamankan saja oleh aparat keamanan dan pemerintah sipil di Jayawijaya maupun Jayapura,” katanya.

Baca juga: Diadang sekelompok orang, tim RDP Otsus Papua tertahan di Bandara Wamena

Tim MRP yang berangkat ke Wamena memutuskan kembali ke Jayapura pada hari itu, guna menghindari terjadinya konflik.

Satu di antara anggota tim, Engelbertus Kasibmabin, mengatakan jika pihaknya bertahan, berpotensi terjadi benturan antar kedua kubu.

“Kami tidak mau melihat pertumpahan darah di bandara ini (Wamena),” kata  Engelbertus Kasibmabin, saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (15/11/2020).

Kasibmabin menyatakan ada ratusan warga menanti kehadiran tim mereka di Wamena. Warga tersebut ingin menyampaikan aspirasi mengenai penilaian terhadap efektifitas otonomi khusus di Papua.

Saat mengetahui Tim MRP tersandera di Bandara Wamena, kelompok warga yang terdiri atas masyarakat asli Papua tersebut berniat menjemput mereka. Namun, tim melarang karena dikhawatirkan memicu pertikaian dengan sekelompok warga penentang.

“Kalau masyarakat datang dan mereka berkelahi, aparat [keamanan] mau duduk nonton kah, nanti memihak kepada siapa? Situasi ini kami lihat tidak bagus maka kami putuskan untuk pulang (kembali ke Sentani),” ujar anggota MRP utusan Wilayah Adat Lapago itu.

Ia belum dapat memastikan penjadwalan kembali rapat dengar pendapat mengenai evaluasi otonomi khusus Papua untuk wilyah adat Lapago. Itu semua bergantung kepada keputusan kolektif MRP. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top