Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Aspirasi bebaskan Tapol Papua diserahkan ke PN Balikpapan

Papua
Dua Anggota DPR Papua saat menyerahkan aspirasi kepada pihak  PN Balikpapan - Jubi/IST

| Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Aspirasi mahasiswa dan rakyat Papua yang mendesak pembebasan tujuh tahanan politik atau Tapol Papua yang kini diadili di Pengadilan Negeri atau PN Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) diserahkan kepada pihak PN setempat pada Selasa (16/6/2020).

Aspirasi itu diserahkan dua anggota komisi bidang poltik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa dan Emus Gwijangge. Kedua legislator Papua itu tiba di Balikpapan pada Selasa siang, atau sehari sebelum majelis hakim PN Balikpapan memutus perkara terhadap tujuh Tapol Papua, Rabu (17/6/2020).

Aspirasi bebaskan Tapol Papua diserahkan ke PN Balikpapan 1 i Papua

“Kami menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan rakyat Papua yang disampaikan ke kami. Kami berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjadikan aspirasi yang kami serahkan itu sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara tujuh Tapol Papua,” kata Laurenzus Kadepa melalui panggilan teleponnya, Selasa malam.

Menurut Kadepa, aspirasi mahasiswa dan rakyat Papua tersebut diterima Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Agus Muwalujo Tjahjono dan panitera PN setempat, Abner Sirait.

“Berbagai upaya membebaskan tujuh Tapol Papua telah dilakukan berbagai pihak. Saya mengajak rakyat Papua untuk terus berdoa agar majelis hakim memutus bebas para Tapol Papua,” ujarnya.

Akademisi dari Universitas Katolik atau Unika Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum menyatakan kunci bebas tidaknya tujuh tahanan politik atau Tapol Papua yang disidangkan di Balikpapan, Kalimantan Timur dari ancaman pidana hingga belasan tahun penjara ada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejang RI).

Loading...
;

Pernyataan itu dikatakan Dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang tersebut dalam diskusi daring “Dialog RASISME VS MAKAR” yang diselenggarakan Jubi pada Sabtu (13/6/2020).

“Bagi saya, kuncinya itu ada pada Kejagung karena kini sudah sampai pada tahap dakwaan [terhadap tujuh Tapol Papua],” kata Antonius Maria Laot Kian.

Antonius mempertanyakan sejauh mana kemampuan Kejagung RI menyelesaikan masalah tujuh Tapol Papua itu, yang kini menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Tidak hanya di Papua juga di luar Papua.

“Saran saya kepada teman-teman for Paua adalah pendekatan politik kita harus dikuatkan untuk memberikan satu langkah hukum [dari Kejagung terhadap tujuh Tapol Papua] yaitu deponering,” ujarnya.

Menurutnya, deponering berarti mengesampingkan semua tuntutan hukum demi kepentingan umum, dan demi kepentingan hukum.

“Jadi [kita mesti] mendesak Kejagung keluarkan deponering [untuk tujuh Tapol Papua],” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top