TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Banjir Keerom, berulang terus dan ancaman deforestasi

Banjir di Keerom, Papua
Ilustrasi, banjir di Kabupaten Keerom, Papua - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

“Secara hidrologi, kawasan Arso yang tergenang memang merupakan kawasan genangan sejak awal”

SELAMA 15 tahun terakhir ini banjir terus berulang di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua normalisasi sungai-sungai sangat mendesak untuk dilakukan. Pada Maret 2019 silam, hujan lebih dari satu hari saja, Sungai Tami di Jembatan Skanto sudah tak dapat menampung air lagi, sudah pasti air naik dan banjir.

Sebelumnya pada Desember 2013 pernah terjadi banjir setinggi dua meter melanda sejumlah kampung bahkan sebanyak 374 kepala keluarga mengungsi. Banjir terjadi karena hujan terus menerus mengguyur wilayah Arso dan sekitarnya hingga menyebabkan air dari Kali Tami, Kali Bewani dan Kali Skamto meluap.

Kali ini, awal Februari 2021, terulang lagi banjir menggenangi rumah warga di tiga distrik di Kabupaten Keerom, kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini, yaitu, Arso, Arso Barat, dan Arso Timur. Hal ini mengakibatkan sebanyak 1.155 rumah terendam banjir dan sekitar 4.406 penduduk terdampak banjir, seperti dilaporkan sejumlah media per 10 Februari 2021.

Polda Papua telah menurunkan 186 personel polisi yang bekerja sama dengan BPBD Keerom untuk mengevakuasi 863 kepala keluarga terdampak dengan menggunakan perahu dan truk.

Sejumlah kampung dan kawasan tergenang air setinggi 20-an sentimeter hingga 1,5 meter, seperti, Kampung Yanamaa-Pir 1 Distrik Arso, Kampung Yaturaharja-Arso 10 Distrik Arso Barat, Kampung Arso Kota, Distrik Arso, Asyaman-Arso Swakarsa, dan Jalan Trans Irian Simpang Tiga Kampung Asyaman-Arso Swakarsa. Hampir seribu warga kemudian mengungsi ke beberapa titik, seperti, gedung pramuka, PIR I, Gereja Katolik Arso Kota dan Kampung Sorong.

Banjir juga mengakibatkan 4.500 hektare lahan pertanian rusak, seperti dilaporkan Antara, 14 Februari 2021. Banjir yang menggenang rumah warga 3 Februari 2021 lama-kelamaan merusak lahan pertanian karena curah hujan yang semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Keerom kemudian melalui SK nomor 363/572/BUP/2021 menetapkan tanggap darurat per 3-16 Februari 2021.

Dosen geografi Universitas Cenderawasih yang mengajar hidrologi berkaitan dengan pengelolaan DAS dan banjir, Yehuda Hamokwarong, kepada Jubi, Senin (15/2/2020), mengatakan Keerom merupakan daerah aliran sungai (DAS) yang cukup luas dengan tiga sungai utama, yaitu, sungai Skamto di barat, sungai Tami di tengah dan sungai Bewani di timur.

Pada musim penghujan, terutama pada periode iklim La Nina, ketiga sungai ini akan bertemu melalui genangan luas pada kawasan dataran banjir, yang sekarang terdapat permukiman Arso kota, permukiman transmigrasi Arso 2 dan Arso 7.

Kawasan itu memang sejak awal adalah kawasan genangan untuk menampung kelebihan curah hujan dari sungai Skamto, Tami, dan sungai Bewani. Hal ini terjadi karena meander sungai Tami sebagai sungai utama memiliki banyak meander atau kelokan ke arah muara di kawasan Koya dan Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Meander adalah kelokan sungai di sepanjang alirannya akibat pengikisan dan pengendapan. Banyaknya meander menuju tiga sungai ini terjadi secara alami karena topografinya yang relatif datar.

“Jadi secara hidrologi, kawasan Arso yang tergenang memang merupakan kawasan genangan sejak awal. Cuma luasan genangan sekarang semakin luas dan muka air lebih tinggi akibat deforestasi hampir di setiap sisi hulu, hilir, hingga muara ketiga sungai itu,” kata Hamokwarong.

Dia mengatakan genangan air saat banjir semakin luas dan tinggi hingga mencapai 1,5 meter. Genangan air lebih lama akibat deforestasi melalui pembalakan liar, pembukaan perkebunan kelapa sawit, dan areal pertanian monokultur semusim.

“Beberapa faktor ini menjadi pemacunya (banjir),” katanya.

Terkait deforestasi, pada periode 2001-2010, menurut data Koalisi Indonesia Memantau, dominan terjadi di Boven Digoel dan Mimika di Provinsi Papua, serta Teluk Bintuni, Kaimana, dan Sorong di Provinsi Papua Barat. Sedangkan periode 2011-2019 deforestasi dominan terjadi di Merauke, Boven Digoel, Keerom, Nabire, dan Fakfak di Papua Barat.

Menurut Hamokwarong, solusi untuk menghentikan banjir adalah dengan menghentikan atau menertibkan pembalakan liar, permukiman baru, pembukaan areal perkebunan, dan areal pertanian semusim monokultur. Izin-izin untuk pembukaan lahan sawit juga harus ditertibkan.

Terkait perizinan, Koalisi Indonesia Memantau merilis data per 1992-2019 bahwa Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 72 Surat Keputusan terkait pelepasan kawasan hutan (PKH) di Tanah Papua.

Sepanjang periode itu, Tanah Papua kehilangan 1.549.205 hektare hutan. Dari 1.549.205 tersebut, sektor pertanian merambah hutan seluas 1.461.577 hektare, dan 1.307.780 hektare hutan dari jumlah tersebut dialihfungsikan untuk areal kelapa sawit, termasuk di Kabupaten Keerom.

Hamokwarong menyarankan agar fungsi dataran banjir itu dikembalikan sebagai zona genangan melalui pembangunan waduk, telaga, atau rawa untuk menampung kelebihan curah hujan.

“Kalau awalnya sudah diperuntukkan untuk pertanian atau perkebunan dan permukiman, harus dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai zona genangan. Tidak semua tempat, tetapi yang dianggap rendah dapat dikembalikan kepada fungsi awalnya. Itu dua solusi utama,” katanya.  (*)

Editor:  Dominggus Mampioper

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us