Hingga Oktober, Bapenda Nabire kantongi Rp15 miliar setoran retribusi dan pajak

papua-kepala-bapenda-nabire-fatmawati
Kepala Bapenda Nabire, Fatmawati, di ruang kerjanya – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Hingga Oktober 2020, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua telah mengantongi sekitar Rp15 miliar dari setoran retribusi dan pajak, dari target Rp20 miliar tahun ini.

“Sampai Oktober kemarin, kurang lebih Rp15 miliar sudah diperoleh,” kata Kepala Bapenda Nabire, Fatmawati, saat ditemui Jubi di ruang kerjanya, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, jumlah itu diperoleh dari Rp3 miliar retribusi dan Rp17 miliar pajak. Sementara, target awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 adalah Rp31 miliar. Nilai ini terdiri dari Rp7 miliar untuk retribusi dan Rp24 miliar diperoleh dari pajak.

Namun target awal itu berubah menjadi Rp20 miliar, yakni Rp3 miliar dari retribusi dan Rp17 miliar dari pajak. Perubahan ini terjadi lantaran pandemi Covid-19.

“Karena pandemi Covid-19, target PAD diturunkan,” kata ibu dua anak ini.

Fatmawati menjelaskan langkah yang diambil agar bisa mencapai target 100 persen yakni PAD Rp20 miliar, pihaknya akan turun lapangan bersama tim gabungan per bidang.

“Tujuannya, pertama, untuk memberitahukan tunggakan pajak kepada pelaku usaha tentang tunggakan pajak, karena masih banyak wajib pajak yang menunggak. Kedua, jika dalam satu minggu ke depan masih ada tunggakan dari pelaku usaha, kami akan minta persetujuan Bank Papua untuk menagih di tempat,” papar Fatmawati.

Loading...
;

Persetujuan dari Bank Papua sangat penting, kata Fatmawati, lantaran sudah ada aturan tidak diperbolehkan lagi dilakukan penagihan di tempat.

“Maka hal pertama yang akan kami lakukan adalah memberikan surat teguran. Jika tidak diindahkan, maka tindakan yang diambil adalah tindakan persuasif agar pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya,” jelasnya.

“Ini upaya yang akan kami lakukan di sisa waktu kerja sebelum akhir tahun. Sebab terkadang pelaku usaha itu malas datang ke kantor atau membayar pajak.  Maka ini harus ada kebijakan khusus mengingat sudah akhir tahun,” imbuhnya.

Baca juga: Capaian PAD saat pandemi mulai membaik di Nabire

Alumnus STPDN itu minta para pelaku usaha yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasinya.

”Harapan kami ya mereka harus lunasi,” kata Fatmawati.

Terpisah, Ketua Fraksi Nabire Bersatu DPRD Nabire, Rohedi M Cahya, minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire melalui organisasi perangkat daerah (OPD) harus menggenjot dan menggali potensi-potensi PAD sesuai bidangnya. Hal ini sangat perlu lantaran selama beberapa tahun terakhir, PAD kabupaten yang berada di ‘leher burung’ pulau Papua ini hanya terkesan diperoleh dari Bapenda. Sementara OPD lain yang berpotensi menggali PAD, hanya adem-adem saja.

Rohedi juga mengimbau para pelaku usaha agar mentaati dan melaksanakan kewajibannya dan taat membayar pajak.

“Jangan hanya tunggu Bapenda, OPD lain yang sebenarnya bisa menggali penghasil lain juga harus bergerak. Lalu untuk pelaku usaha, jangan lupa bahwa pajak yang Anda bayarkan sangat menentukan pembangunan di daerah ini,” pungkas Rohedi. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top