TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Dana rekonstruksi banjir bandang Sentani tidak boleh dialihkan

Banjir bandang di Papua
Perumahan BTN Inauli yang porak poranda akibat bencana banjir bandang Sentani di Kabupaten Jayapura yang terjadi Maret 2019. - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Ketua Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Nasional Seluruh Indonesia atau Gapensi Kabupaten Jayapura, Barnabas Janggroserai menegaskan dana bantuan rekonstruksi penanganan bencana banjir bandang Sentai pada Maret 2019 lalu tidak boleh dialihkan untuk membiayai pekerjaan lain. Ia meminta pengusaha lokal lebih banyak dilibatkan untuk melaksanakan proyek rekonstruksi bencana banjir bandang Sentani.

Hal itu dinyatakan Janggroserai di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (1/2/2021). “Yang lalu, kejaksaan sudah masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBB, untuk periksa penggunaan anggaran bencana. Jangan [sampai kejaksanaan] masuk kedua kalinya lagi,” ujar Bas sapaan akrab, Janggroserai.

Menurutnya, dana bantuan bencana banjir bandang, termasuk dana rekonstruksi, nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Akan tetapi, penggunaan dana bantuan itu belum melibatkan pengusaha asli Kabupaten Jayapura.

Baca juga: Kepala kampung minta pemerintah serius tangani korban Banjir Bandang Sentani

Janggroserai juga meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura memperhatikan hal itu dengan serius. Ia mengeluh karena banyak pekerjaan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang yang dikerjakan pengusaha jasa konstruksi dari luar Papua.

“[Bahkan untuk] pekerjaan timbun-timbun jalan saja, harus bawa pengusaha dari luar. Sama saja pemerintah daerah tidak berpihak kepada kami, para pengusaha lokal,” tegasnya.

Janggroserai mengingatkan pada Maret nanti sudah dua tahun berlalu pasca bencana banjir bandang Sentani. Akan tetapi, kondisi infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, tidak ada perubahan. Padahal Kabupaten Jayapura akan menjadi salah satu kabupaten tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Saya minta Bupati Jayapura agar tegas dalam hal ini. Secara khusus, BPBD Kabupaten Jayapura tidak boleh alihkan dana dan proyek bencana ke tempat lain,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Perusahaan Daerah Baniyau, Izhak Hikoyabi mengatakan sebagian pekerjaan penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Akan tetapi, masih ada banyak pekerjaan penanganan bencana banjir bandang yang belum tuntas.

Baca juga: 33 KK korban banjir bandang Sentani 2019 masih tempati gedung pasar rakyat

Hikoyabi berharap akan ada lebih banyak pengusaha lokal di Papua yang dilibatkan dalam pekerjaan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang Sentani. “Banyak pekerjaan besar yang menunggu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pengusaha lokal yang ada dapat dilibatkan, dengan melihat kualifikasi perusahaah dan jenis pekerjaan,” jelasnya.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan ada jenis pekerjaan yang akan diserahkan kepada pengusaha lokal, disesuaikan dengan kemampuan dan kualifikasi pekerjaan. Jika para pengusaha lokal ingin mendapatkan paket pekerjaan yang lebih besar, Awoitauw menyatakan para pengusaha lokal itu harus mampu bersaing dalam tender proyek yang digelar secara daring.

“Penunjukan langsung [dalam] proyek [yang nilai anggarannya] dibawah Rp1 miliar sudah banyak. Saat ini, [ada sejumlah pekerjaan] sedang dalam pengusulan dan proses lelang. Aturannya ketat, harus [tender secara] daring. Pengusaha lokal juga harus mampu bersaing dan mengikuti tender secara daring,” pungkasnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending


Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us