TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

DAP: Indonesia soroti situasi HAM negara lain, tapi abaikan pengungsi Intan Jaya dan Nduga

Dewan Adat Papua
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut. - Jubi/Islami

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Ketua Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang menyoroti situasi Hak Asasi Manusia di Palestina dan Myanmar, namun mengabaikan pengungsi Intan Jaya dan Nduga. Surabut meminta pemerintah Indonesia sadar akan tanggung jawabnya mengurus nasib warga sipil Intan Jaya dan Nduga yang mengungsi karena konflik bersenjata di Papua.

Hal itu dinyatakan Surabut saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Kamis (8/4/2021). “Kami minta pemerintah Indonesia harus sadar dan bertanggungjawab terhadap persoalan kemanusian dan pengungsian yang terjadi di Tanah Papua ini,” kata Surabut.

Surabut menyatakan para warga sipil di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Nduga mengungsi dari kampung halamannya, karena konflik bersenjata yang meluas di sana. Ia menegaskan pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab menangani warga sipil yang mengungsi itu, karena konflik bersenjata di kampung halaman mereka melibatkan aparat keamanan Indonesia.

Baca juga: Yermias Giban diduga diculik oknum aparat keamanan saat berada di kebun bersama istri

Surabut meminta meminta komunitas masyarakat adat internasional untuk melihat nasib warga sipil yang mengungsi dari Intan Jaya dan Nduga, karena para pengungsi itu merupakan masyarakat adat. “[Pengabaian] masyarakat yang mengungsi dari Intan Jaya dan Ndugama itu merupakan pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh negara Indonesia,” kata Surabut.

Ia juga menyatakan sejumlah masyarakat adat yang telah mengungsi dikejar oleh aparat keamanan. “Masyarakat adat yang ada di pengungsian diburu. Salah satu kasus penculikan Yermias Giban, yang hingga saat ini belum diketahui nasibnya,” katanya.

Surabut meminta komunitas masyarakat adat internasional itu menyoroti situasi HAM di Papua, karena banyak warga sipil yang sudah mengungsi dan menjadi korban/terbunuh dalam konflik bersenjata di Intan Jaya dan Nduga. Konflik bersenjata itu menjadi masalah kemanusiaan yang mengancam eksistensi masyarakat adat di Papua.

Baca juga: Dinsos Papua catat 1.300 pengungsi Intan Jaya di Nabire

“[Itu] pelanggaran, karena [konflik bersenjata membuat] masyarakat [adat] meninggalkan tanah adat mereka dalam waktu yang cukup lama. Ini melanggar aturan internasional [tentang perlindungan] masyarakat adat,” kata Surabut.

Anggota Dewan Pewakilan Daerah RI asal Papua,  Herlina Murib mengatakan, konflik bersenjata di Papua telah membuat ribuan warga sipil Nduga dan Intan Jaya meninggalkan kampung halamannya dan mengungsi. “Pemerintah harus memperhatikan kondisi para warga sipil yang mengungsi. Jangan biarkan mereka larut di tempat pengungsian,” katanya.

Murib menyatakan di antara warga sipil yang mengungsi itu banyak perempuan dan anak yang kehilangan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. “Pengungsi diperlakukan seakan mereka bukan pemilik negeri setempat. Jangan terlalu arogan dalam mengamankan masyarakat Papua. Masyarakat sudah mengalami begitu banyak kekerasan, pemerkosaan, anak anak sebagai generasi emas Papua terlantar,” kata Murib. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us