Denda hingga Rp500 ribu menanti pelanggar protokol kesehatan di Kota Jayapura

papua-rapat-penegakan-prokes
Pemerintah Kota Jayapura saat menggelar rapat penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 - Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota Jayapura, Papua akan menerapkan sanksi denda dan sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona.

Denda yang diberikan kepada pelanggar mulai dari Rp200 ribu (perorangan) atau diberikan sanksi sosial seperti membersihkan lingkungan atau tempat umum, serta sanksi denda Rp500 ribu untuk tempat usaha.

Sanksi denda harus dibayarkan oleh masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, mengabaikan menjaga jarak dan kerkerumun, dan tidak menyediakan tempat cuci tangan khususnya di tempat usaha.

Hal ini sesuai peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pandemic Covid-19 di Kota Jayapura.

“Penerapan sanksi denda dan sanksi sosial ini dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus korona,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Penerapan new normal, warga Kota Jayapura diminta disiplin jalankan protokol kesehatan

Dalam pelaksanaanya, Pemerintah Kota Jayapura melibatkan perangkat RT/RW, kelurahan, distrik, Polri dan TNI, polisi pamong praja, dan instansi teknis terkait untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi, termasuk memasang spanduk pemberitahuan di tempat-tempat umum, dengan harapan imbauan itu menyadarkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Loading...
;

“Kami masih akan melakukan rapat teknis lagi sehingga penerapan sanksi denda dan sanksi sosial ini dalam dilaksanakan sesuai harapan,” ujar Rustan.

Kepala Bagian Hukum Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, menyatakan setiap pelanggar akan diberikan surat keterangan denda administrasi. Surat ini dibawa ke Bank Papua untuk dilakukan pembayaran.

Setelah itu disampaikan ke satuan polisi pamong praja kalau sudah membayar denda. Begitu juga dengan sanksi sosial, setiap pelanggar akan diberikan surat berita acara kalau sudah melaksanakan sanksi yang sudah ditetapkan.

“Mulai dari sekarang sudah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan sanksi denda dan sanksi sosial,” ujar Atanay. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top