Gobai: Mengurai masalah Damri bisa menjerat berbagai pihak

Papua
Ilustrasi Bus Damri di Nabire - Jubi. Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua, John NR Gobai menyarankan sebaiknya Pemprov Papua segera mencari solusi terbaik untuk lokasi kantor Perum Damri Divisi Regional Papua-Maluku dan Damri Cabang Jayapura.

Sebab, jika masalah tidak adanya kepastian lahan untuk kantor Damri dirunut kembali, setelah lahan mereka sebelumnya dibangun Pasar Mama Mama Papua, berpotensi menyeret berbagi pihak ke ranah hukum.

“Makanya, pemprov sebaiknya segera mencari solusi terbaik. Karena kalau kita mau runut kembali tanah Damri ini, panjang alurnya dan saya duga akan mengikat sejumlah manusia yang diduga terlibat dalam soal ini,” kata John Gobai kepada Jubi, Senin (5/7/2021).

Katanya, solusi yang dapat diambil Pemprov Papua dengan menghibahkan kepada pihak Damri lokasi dan kantor Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Papua di Jalan Ahmad Yani, Kota Jayapura atau depan Polres Kota Jayapura.

“Informasi yang kami dapat, sejarah kantor Bidang Perhubungan Darat itu tanahnya Damri. Ada proses yang panjang sehingga tanah itu kini dibangun kantor Bidang Perhubungan Darat,” ujarnya.

Katanya, menghibahkan lokasi dan kantor Bidang Perhubungan Darat kepada pihak Damri dirasa merupakan solusi terbaik. Pegawai di sana dikembalikan ke Kantor Dinas Perhubungan Papua.

“Apa sih yang dia kerjakan? Kan tidak jelas perhubungan darat melayani yang mana. Serahkan lokasi itu ke Damri dan Damri pakai melayani masyarakat. Damri inikan sudah terbukti pelayanannya, kalau bidang darat nol,” ucapnya.

Loading...
;

Sebelumnya, ketika Peiters Wally menjabat Kepala Perum Damri Jayapura, ia berharap segera ada kantor permanen untuk Damri.

Ketika itu, Peiters Wally mengatakan pihaknya merasa diabaikan. Sebab,  Kantor Perum Damri di Tanjung sementara, karena lahan itu milik Pemprov Papua.

“Kami sering mempertanyakan status lahan Perum Damri Jayapura yang berada di kawasan Abepura, namun belum ada kejelasan,” kata Wally saat itu.

Menurut dia, pihaknya pun tak tahu siapa yang mesti bertanggung jawab atas ketidakjelasan status kantor Perum Damri Jayapura.

“Kami hanya mengikuti perintah dari Direksi Perum Damri Jayapura mengenai lahan Damri yang dijadikan Pasar Mama Mama Papua. Komunikasi dengan Pemprov Papua menjadi kewenangan Kanwil Perum Damri Papua, makanya kami menunggu selanjutnya berkantor di mana,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top