Follow our news chanel

Previous
Next

Hari Pribumi Internasional, momentum kebangkitan masyarakat adat Papua

Ararem adalah tradisi mengantar mas kawin dari calon suami kepada keluarga calon istri berlangsung secara turun temurun dari masyarakat adat suku Biak – Jubi/id.wikipedia.org

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jubi, JayapuraHari Masyarakat Asli/Pribumi dan Adat Internasional yang biasa diperingati setiap 9 Agustus, diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan masyarakat adat Papua.

Kebangkitan masyarakat adat sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 1 Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat Internasional, yang berbunyi “Masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, secara kolektif ataupun individu, keseluruhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana diakui dalam Piagam PBB, Piagam Hak Asasi Manusia, dan hukum hak asasi manusia internasional”.

“Kesadaran masyarakat adat Papua secara total sesungguhnya diawali dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak dasar mereka atas sumber daya alam beserta jati diri sebagai bagian dari masyarakat adat dunia,” kata Kepala Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Warinussy, seperti tertuang dalam rilis yang diterima Jubi di Kota Jayapura, Minggu (9/8/2020).

Dalam Musyawarah Besar Masyarakat Adat Wondama, Papua Barat yang digelar di Miei-Wasior bulan Juni 1999, menghasilkan Deklarasi Aitumieri. Deklarasi ini kemudian diangkat dan dibahas serta diperkuat dalam Kongres Papua II di Jayapura, pada Mei-Juni 2000 di Jayapura.

“Itu dihasilkan dalam Komisi Hak-hak Dasar berbentuk Manifesto Hak-hak Dasar Rakyat Papua. Manifesto mana mencakup bidang ekonomi dan bidang sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kependudukan, serta bidang budaya. Bahkan hak-hak sipil dan politik,” kata Warinussy.

Aspirasi luhur masyarakat adat Papua tersebut, sambung Warinussy, kemudian diakomodir dengan baik di dalam rumusan kebijakan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Warinussy mengatakan dalam konsideran menimbang huruf f yang berbunyi “bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri”.

Loading...
;

Pada konsideran menimbang huruf g, lanjut Warinussy, disebutkan “bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua”.

Dipertegas dalam konsideran menimbang huruf h bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka NKRI.

“Latar belakang politik hukum inilah yang mendorong lahirnya kebijakan otonomi khusus di Tanah Papua,” tandas Warinussy.

Artinya, jelas Warinussy, dari sisi hukum negara (NKRI) hendak memberi perlindungan (protection), pemberdayaan (empowering), serta keberpihakan (afirmasi) bagi masyarakat asli/adat Papua untuk tumbuh, berkembang, dan merdeka di atas tanah-tanah adatnya di Bumi Cenderawasih tercinta ini.

“Itulah sebabnya di dalam pasal 1 huruf t (definisi orang asli Papua/OAP). Kemudian huruf o (adat), huruf p (Masyarakat Adat), huruf q (Hukum Adat), huruf r (Masyarakat Hukum Adat) serta huruf s tentang Hak Ulayat. Selanjutnya di dalam Pasal 43 diatur mengenai Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat,” papar Warinussy.

“Dengan demikian negara (NKRI) telah mengakui dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap orang asli Papua sebagai masyarakat adat dunia berikut hak-hak dasarnya,” sambungnya.

Atas dasar itulah masyarakat adat Papua menyelenggarakan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) I pada tahun 2005.

KBMAP kemudian menjadi forum tertinggi Masyarakat Adat Papua untuk merumuskan langkah dan program strategisnya dalam mewujudkan cita-cita perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasarnya sesuai amanat pasal 43 diatas.

“Itulah sebabnya masyarakat adat asli Papua tidak boleh melacurkan dirinya untuk masuk dalam sistem pemecah belah atau politik Devide et Impera. Masyarakat adat Papua harus mau menempatkan dirinya pada Dewan Adat Papua (DAP) yang berjalan sesuai statuta dan pedoman dasar DAP Tahun 2005 hasil dari KBMAP,” kata Warinussy.

Kini di Tanah Papua telah muncul banyak kelembagaan yang menyebut dirinya sebagai lembaga adat dan sebagainya.

“Namun harus jujur diakui bahwa kelembagaan tersebut tidak memiliki sejarah dan akar di masyarakat adat Papua asli. Lebih banyak merupakan hasil dari kerja kontra spionase dalam upaya “memenangkan” kepentingan politik tertentu saja,” kata Warinussy.

“Sebagai advokat dan selaku Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, saya mengimbau pentingnya kesadaran di antara para pemimpin adat di Tanah Papua, termasuk di Wilayah III Doberay, untuk bersatu untuk bangkit memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat atau asli Papua dan hak-hak dasarnya sejak sekarang ini,” pungkas Warinussy. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top