Follow our news chanel

Previous
Next

Ini lima utang pengungkapan kasus korupsi yang ditinggalkan Yusuf di Papua Barat

Papua
Baliho yang berisikan foto jajaran asisten dan pejabat kejaksaan tinggi Papua Barat bersama bekas kejati Papua Barat, Yusuf. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Sebelum menerima Surat Keputusan (SK) mutasi dari jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Yusuf, yang kini mengemban jabatan Jaksa Fungsional pada Lemdiklat Kejaksaan RI, meninggalkan sedikitnya 5 (lima) dugaan kasus korupsi.

Pada pemberitaan Jubi sebelumnya, Yusuf mengatakan, publik Papua Barat, perlu mengetahui bahwa ‘ladang’ korupsi di Papua Barat sering terjadi di beberapa bidang yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik atau masyarakat.

Salah satunya, pada anggaran hibah pemerintah, yang disalurkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah. Sedangkan, fasilitas umum [publik] lainnya, seperti pelabuhan/dermaga, jalan, dan perumahan.

“Enam bulan berjalan, bidang tindak pidana khusus (tipidsus) telah melakukan penyelidikan terhadap lima dugaan tindak pidana korupsi. Tiga di antaranya telah ditingkatkan ke penyidikan, yaitu dugaan tipikor bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, dugaan tipikor pembangunan kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, dan dugaan tipikor pembangunan tanki septic individual Dinas PU Raja Ampat di tahun anggaran 2018,” kata Yusuf dalam konferensi persnya 15 Juli 2020.

Meski ‘ladang korupsi’ yang dibeberkan Yusuf, kala itu belum satu pun ditingkatkan dan terekspose untuk menjawab tuntutan Publik Papua Barat, kini jabatan Kejati Papua Barat akan diteruskan oleh Wilhelmus Lingitubun, berdasarkan SK Jaksa Agung RI No: 187 Tahun 2020, tanggal 1 September 2020.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy memberi catatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Kajati PB) dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi senilai 598 Miliar rupiah dari proyek Dana Hibah pembangunan rumah ibadah dan yayasan Tahun Anggaran 2018.

“Caranya bisa dimulai dari penelusuran terhadap pengelolaan anggaran dalam proyek yang sama : Dana Hibah di tahun anggaran 2016 dan 2017. Karena ada indikasi tercatat oknum mantan bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat yang bisa mengelola 3 (tiga) yayasan berbeda,” ujar Warinussy.

Loading...
;

Ketiga yayasan tersebut, perlu diaudit dan dipelajari neraca keuangannya. Sehingga dapat diketahui dari mana ketiga yayasan tersebut memperoleh dana, apalagi jika jumlahnya lebih dari 1 Miliar rupiah.

Perlu juga dicek siapa saja pengurus yayasan tersebut, sebab sesuai Undang Undang RI No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU RI No.28 Tahun 2004.  Sebuah yayasan yang menerima bantuan negara lebih dari 500 juta rupiah wajib memuat ikhtisar laporan tahunan keuangannya di Surat Kabar Harian (SKH).

“Bahkan wajib diaudit oleh akuntan publik. Pertanyaannya, apakah hal ini sudah dilakukan oleh pengurus dari ketiga yayasan tersebut diatas?,” kata Warinussy dalam siaran persnya kepada Jubi belum lama ini. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top