Kantor DPRD Merauke dipalang pemilik ulayat

papua-kantor-dprd-merauke-dipalang
Kantor DPRD Merauke yang beralamat di Jalan Brawijaya, dipalang pemilik ulayat, Senin (11/1/2021) – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Provinsi Papua dipalang pemilik ulayat. Alasannya, sampai sekarang belum ada pembayaran ganti rugi oleh pemerintah setempat.

Pantauan Jubi, Senin (11/1/2021), dari pintu gerbang hingga beberapa pintu antar ruangan dipalang dengan kayu sekaligus dipasang janur oleh pemilik ulayat.

Juru bicara pemilik ulayat, Herlina Gebze, kepada sejumlah wartawan, mengatakan aksi pemalangan yang dilakukan, tidak lain sebagai bentuk penegasan kepada pemerintah agar segera merespons tuntutan ganti rugi. Karena sudah berulang kali dikirim proposal maupun pertemuan dengan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, hanya saja belum ada realisasi sampai sekarang.

“Usaha dan perjuangan sudah kami lakukan sejak 2014 silam sekaligus meminta agar Pemkab Merauke menyelesaikan ganti rugi tanah Kantor DPRD Merauke, tetapi terkesan tak direspons,” ujarnya.

Dijelaskan, pada tahun 2019, pihak keluarga mengirim proposal kepada bupati dan dikeluarkan disposisi. Lalu pada akhir tahun lalu, Desember 2020, ada pertemuan bersama Bupati Freddy selama dua kali yang dihadiri beberapa pejabat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dari pertemuan tersebut, demikian Herlina, Bupati Freddy menginstruksikan agar dilakukan pembayaran. Namun sampai sekarang tak ada realisasi, sehingga pemilik ulayat melakukan aksi pemalangan.

“Ya, sebagai manusia tentunya kami merasa kecewa, karena dengan proposal maupun pertemuan langsung bersama pemerintah meminta pembayaran, namun tak direspons sehingga pemalangan menjadi solusi terakhir,” katanya.

Loading...
;

Baca juga: DPRD Merauke ditutup akibat penularan Covid-19

Sementara, Ketua DPRD Merauke, Provinsi Papua, Benjamin Latumahina, yang dihubungi wartawan melalui telpon selulernya menyarankan untuk menanyakan langsung masalah ini kepada pemerintah.

“Biar dikomunikasikan saja dengan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, terkait tuntutan ganti rugi soal tanah Kantor DPRD Merauke,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top