Follow our news chanel

Previous
Next

Kasus tujuh tapol Papua diduga jadi panggung politik pejabat

Papua
Diskusi online "Bertengkar Pasal Makar, Fakta dan Keadilan 7 Tapol Papua" yang digelar BTV (Balikpapan TV), Selasa (16/6/2020) - Jubi/btv.co.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Kasus tujuh tahanan politik (tapol) Papua yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) diduga dijadikan oleh oknum-oknum pejabat sebagai panggung politik mencari simpati publik.

Pernyataan itu dikatakan satu di antara penasihat hukum (PH) tujuh tapol Papua, Fathul Huda, dalam diskusi online “Bertengkar Pasal Makar, Fakta dan Keadilan 7 Tapol Papua” yang digelar BTV (Balikpapan TV), Selasa (16/6/2020).

Ia mengatakan hingga kini tak ada tanggapan dari pemerintah [Indonesia] meski ada desakan dari berbagai kalangan yang meminta tujuh tapol Papua tersebut dibebaskan dari segala tuntutan, karena proses hukum terhadap mereka dinilai tidak adil.

“Kalau pemerintah tidak ada tanggapan, tapi yang cari panggung politik banyak. Apalagi setelah tuntutan [terhadap tujuh tapol] itu. Banyak yang cari panggung politik. Dari banyak pejabat sampai Ketua MPR [Bambang Soesatyo] segala bikin webinar di Zoom bahas soal Tapol Papua ini kan?” kata Fathul Huda.

“Kemarin-kemarin kemana aja? Waktu [para tapol] baru dipindahkan kita sudah menyurat. Kemudian di Jakarta itu ramai betul. Kan di Jakarta juga ada yang berproses. Nah, lu kemana aja? Kok baru sekarang muncul. Mungkin cari cari simpati,” ujarnya.

PH menilai sejak awal ada berbagai kejanggalan dalam proses hukum terhadap tapol Papua, yakni Buchtar Tabuni, Agus Kossay, Steven Itlay, Alexander Gobay, Feri Kombo, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Misalnya proses pemindahan tapol dari Polda Papua ke Polda Kaltim pada 4 Oktober 2019, yang dinilai tak sesuai prosedur. Katanya, mestinya tapol dipindahkan setelah berkasnya diserahkan ke Kejaksaan dan dinyatakan lengkap atau tahap dua, bukan saat dalam penyidikan kepolisian karena yang memiliki kewenangan memindahkan tahanan adalah Kejaksaan.

Loading...
;

Selain itu, setelah dititipkan di Polda Kaltim, ada di antara tujuh tapol yang ditahan selama lima hari tanpa perpanjangan surat penahanan yang telah berakhir.

“[Penahanan] lost lima hari tanpa perpanjangan. Penahanan berakhir pada 10 Desember 2019, dan baru diperpanjangan pada 16 Desember 2019, bersamaan dengan penyerahan tahap dua dari kepolisian ke Kejaksaan. Itu pelanggaran HAM, mestinya pada 11 Desember 2019 hingga 15 Desember 2019, beberapa tapol bebas sementara waktu. Ini kan semua tanggung jawab di Polda Papua, Polda Kaltim hanya dititipkan saja,” ucapnya.

https://jubi.co.id/anggota-mrp-hentikan-penangkapan-mahasiswa-papua/

Dalam diskusi yang sama, Debora Awom, istri salah satu tapol Papua, Buchtar Tabuni, mengatakan proses hukum terhadap suaminya tidak adil. Suaminya ditangkap dan didakwa melanggar tindak pidana yang tidak pernah ia lakukan.

“Ketika demonstrasi [mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura] pada 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019, Buchtar Tabuni tidak pernah ikut. Kami saat itu berada di kebun,” kata Debora Awom.

Menurutnya, Buchtar Tabuni juga tidak pernah menyuruh aktivis KNPB, aktivis ULMWP, dan mahasiswa menggelar demonstrasi. Akan tetapi ia dituntut pidana paling tinggi, 17 tahun penjara.

https://jubi.co.id/mrp-minta-presiden-nasehati-jpu-dan-majelis-hakim-tapol-papua/

Sementara itu, Anike Mohi, istri tapol Papua lainnya, Agus Kossay, yang dituntut 15 tahun penjara menyatakan ia saat suaminya ditangkap ia tidak mendapat pemberitahuan dari kepolisian. Ia baru tahu Agus Kossay ditangkap dan ditahan di Mako Brimob Polda Papua dari penasihat hukum suaminya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top