Ketua Pansus DPR RI: Kunci otsus ada pada pasal 4

Tim DPR Papua
Tim DPR Papua saat menyerahkan draf kajian Pansus Otsus DPR Papua, pendapat setiap fraksi dan aspirasi masyarakat kepada Ketua dan Wakil Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Komaruddin Watubun, menyatakan kunci dari Otsus Papua ada pada pasal 4 undang-undang itu. Untuk itulah ia konsentrasi pada pasal itu agar dapat dijabarakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau aturan lainnya.

Pernyataan itu dikatakan Komaruddin Watubun saat beraudiensi dengan Tim DPR Papua, di ruang Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Selasa (22/6/2021).

“Dia (pemerintah) harus membuat kewenangan yang dimaksudkan [dalam Pasal 4 UU Otsus] itu apa saja. Itu menjadi dasar melakukan penjabaran dalam perdasi/perdasus sebagai operasionalnya,” kata Komaruddin.

Dalam Bab IV Pasal 4 UU Otsus Papua disebutkan beberapa kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota.

Kewenangan pemprov dan kabupaten/kota yang disebutkan dalam pasal ini, di antaranya Ayat (1) kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus tardasarkan Undang-Undang ini.”

Ayat (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi.”

Loading...
;

Ayat (4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (5) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi.

Ayat (6) Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7) Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8) Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua.

Ayat (9) Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Perdasus.

Ia berpendapat UU Otsus Papua akan terlaksana maksimal jika para pihak benar-benar serius menjabarkan pasal ini.

“Mau dibilang mengenai peradilan dan lainnya. yang penting ada payung hukum. Kalau langsung ke perdasi/perdasus terjun bebas nanti. Kalau orang mengerti hukum dia potong di atas. Jadi itu salah satu pasal yang saya konsen sampai hari ini,” ujar Komaruddin Watubun.

Baca juga: DPR Papua serahkan draf kajian Otsus ke Pansus dan Fraksi DPR RI

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, mengatakan dalam tahapan revisi UU Otsus, pihaknya lebih mengacu pada Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus.

Pasal 76 UU Otsus berbunyi “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

Sedangkan Pasal 77 menyatakan “Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“Kami lebih pada Pasal 76 dan Pasal 77, di mana pendelegasian itu diberikan kepada MRP dan DPRP. Kami berpijak pada dua pasal itu,” kata Yunus Wonda.

Wonda berpendapat setelah 20 tahun diberlakukan, mungkin kini saatnya semua pasal dalam UU Otsus direvisi.

Sebab, isi UU tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada kini. Bahkan ada pasal dalam UU Otsus yang tidak bisa lagi diterapkan. Misalnya pasal yang mengatur pemiliham gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh DPR Papua.

“Sehingga kami harap pasal yang ada direvisi secara keseluruhan. Kalau hanya dua pasal saja mengapa mesti direvisi? Pemerintah cukup menggunakan kewenangannyan. Misalnya dana Otsus cukup dengan Perppu atau aturan lainnya,” ujarnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top