Follow our news chanel

Previous
Next

Komisi Informasi: Badan publik tidak boleh merahasiakan informasi publik

Komisi Informasi Papua
Suasana diskusi publik “Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik dengan Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan” yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/9/2020). - Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, JubiKomisi Informasi Pusat menyatakan masih ada badan publik yang terjebak pola pikir lama, yang menganggap pemerintah berwewenang merahasiakan informasi yang mereka kelola. Komisi Informasi Pusat menegaskan pola pikir itu melanggar hukum dan mengingkari hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi publik. 

Hal itu dinyatakan Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat, Romanus Ndau Lendong dalam diskusi publik “Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik dengan Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan” yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/9/2020). “Di tingkat pemerintah, masih banyak yang berfikir buat apa harus membuka informasi. Pola pikir seperti itu yang harus diubah,” kata Romanus. 

Romanus menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi yang dikelola badan publik. Setiap badan publik, termasuk badan publik pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik). 

Baca juga: Wilhemus Pigai pimpin Komisi Informasi Papua 

Romanus menyatakan hak warga negara atas informasi di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik sangat jelas, dan Romanus mengingatkan hak atas informasi itu hak konstitusional warga negara. Artinya, jika lembaga negara todas melayani permohonan informasi dari warga, lembrava itu melanggar konstitusi. 

“Untuk itu, kami harap pemerintah bisa menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten. Jika masyarakat miliki informasi yang memadai, otomatis [masyarakat] juga akan memiliki daya kritis dan partisipasi yang memadai,” ujarnya.

Baca juga: KIP: Masyarakat tidak tahu akses informasi publik jadi masalah

Loading...
;

Romanus menegaskan pembukaan informasi publik secara luas membuka harapan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program yang telah dicanangkan pemerintah. “Saya tidak tahu Dana Desa di Papua ini transparan atau tidak. Kalau tidak transparan, tentu akan [membuka peluang untuk] disalahgunakan. Untuk itu, kami terus mendorong agar Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota actif menjalankan UU. Kita harus berkomitmen membuat Indonesia maju dengan mencerdaskan masyarakat lewat informasi,” katanya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan komitmen pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa sangat diperlukan, karena setiap pemerintah daerah itu mengelola banyak anggaran. “Komitmen pemerintah sangat diperlukan, apalagi Papua yang [di luar sana dikenal] sebagai daerah konflik, terbelakang, dan termiskin. Padahal ada banyak keberhasilan yang dilakukan pemerintah,” kata Pigai. 

Pigai menyatakan pihaknya akan mentoring terbentuknya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang keterbukaan informasi publik. “Kami akan mendorong terbentuknya Peraturan Daerah Khusus tentang keterbukaan informasi, sebab sampai saat ini belum ada. Kami akan merekomendasikan kepada badan publik di Papua, karena undang-undang telah menjamin masyarakat untuk tahu,” kata Pigai. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top