Follow our news chanel

Komnas HAM: Kasus Intan Jaya pintu masuk merefleksi tata kelola keamanan di Papua

Papua
Suasana pertemuan Pansus Kemanusiaan DPR Papua dengan Komnas HAM RI, Jumat (16/10/2020) - Jubi/Arjuna 

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan kasus penembakan yang menewaskan Pendeta (Pdt) Yeremias Zanambani di Intan Jaya, menjadi pintu masuk merefleksi tata kelola keamanan di Papua.

Ia mengatakan penembakan di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa pada 19 September 2020 silam itu, bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Papua. Selama ini ada berbagai kasus serupa.

Akan tetapi, momen ini mesti digunakan semua pihak terkait merefleksi bersama bagaimana tata kelola keamanan di Bumi Cenderawasih selama ini.

“Jangan dianggap ini hanya berhenti di kasus pak pendeta. Akan tetapi bagaimana tata kelola keamanan bisa menghadirkan kedamaian di Papua. Kasus ini mesti jadi pintu masuk,” kata Anam, pekan lalu.

Menurutnya, kedamaian yang substansial penting dihadirkan di Papua. Bukan hanya kedamaian untuk satu pihak, dan pihak lain tidak damai.

“Kami berupaya mendorong agar tata kelola keamanan [dibenahi] jangan sampai peristiwa seperti ini kembali terjadi,” ujarnya.

Katanya, tidak cukup pengadilan hanya mengumumkan siapa pelaku. Akan tetapi pengadilan harus menjelaskan kenapa peristiwa itu terjadi, karena dengan cara seperti itu tidak hanya menghukum orang tapi kita belajar agar peristiwa serupa tidak boleh terjadi berulang.

Loading...
;

“Dengan peristiwa ini kita bisa evaluasi, benar nggak tata kelola keamanan di Papua. Kami melihat dalam potret lebih luas,” ucapnya.

Saat bertemu Komnas HAM RI pada 16 Oktober 2020 silam, Wakil Ketua Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan DPRP, Namantus Gwijangge, berharap kasus penembakan terhadap Pdt Zanambani menjadi pintu masuk menyelesaikan masalah di Intan Jaya dan Papua pada umumnya.

“Keluarga korban juga menginginkan itu,” kata Namantus Gwijangge.

Katanya, masalah seperti ini memang mesti dibicarakan secara komprehensif. Ia berharap pihaknya dalam bersinergi dengan Komnas HAM.

“Kasus serupa dengan Pendeta Zanambani pernah terjadi di Mapenduma, Kabupaten Nduga. Di kampung kelahiran saya. Ini baru dua contoh kasus. Yang lainnya banyak sekali. Terus menerus terjadi,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top