TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Kadepa: Konflik di Papua sudah meningkat jadi konflik bersenjata

Papua-Laurenzus-Kadepa
Laurenzus Kadepa ketika diwawancarai wartawan - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan konflik serta kekerasan yang terjadi di Papua saat ini sudah meningkat menjadi konflik bersenjata, bukan lagi sekadar konflik.

Sabtu, 18 Juli 2020, dua warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua tewas karena ditembak. Keduanya diduga ditembak oleh oknum anggota TNI yang bertugas di kabupaten tersebut, sekitar pukul 15.00 waktu setempat.

Dua orang penduduk sipil berstatus pengungsi pasca peristiwa 2 Desember 2018 di Distrik Yigi, Nduga, Papua. Kedua korban ini adalah ayah dan anaknya, atas nama Selu Karunggu (anak) dan Elias Karunggu (ayah).

Kadepa mengatakan selain dua warga sipil yang ditembak selama Otonomi Khusus diberlakukan tahun 2001-2020, pihak sipil memakan korban nyawa, hak atas kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Saya melihat kelemahan ada di pemerintah. Aparat keamanan TNI/POLRI gagal membangun Papua damai, aman, dan tentram,” tulis Kadepa menjawab pertanyaan wartawan Jubi melalui pesan singkatnya, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Dua warga sipil Nduga, Papua tewas, diduga ditembak anggota TNI

Baca juga: ULMWP: Pembunuhan di Nduga tunjukan bahwa kemerdekaan satu-satunya solusi Papua

Kadepa mengatakan sisi lain dari kegagalan pemerintah membangun Papua damai karena  pemerintah terus mengabaikan seruan-seruan gereja, LSM, pers, dan organisasi sosial serta mahasiswa dan pemuda, juga dari lembaga negara seperti LIPI dan Komnas HAM.

“Semua bekerja dan menyerukan dan lama bekerja untuk Papua. Mereka selalu menyerukan untuk Papua (menjadi) tanah damai, namun seakan-akan suara mereka tidak didengarkan sehingga konflik tidak pernah selesai,” katanya.

Kadepa menyarankan kepada pemerintah harus membuka ruang yang bebas untuk rakyat bersuara baik masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan HAM.

“Semuanya harus dari rakyat. Sebaliknya, rakyat harus percaya pemerintah karena pemerintah ada untuk rakyat. Saling percaya antara pemerintah dan rakyat hal yang paling utama, dan inilah masalah utama di Papua,” katanya.

Pemuda Papua, Leo Himan, mengatakan pentingnya penanganan orang Papua secara khusus dengan pertimbangkan hak hak mendasar orang Papua.

“Banyak pelanggaran HAM dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur yang tidak tersentuh orang Papua harus diperbaiki dengan mengubah regulasi agar pendekatan pembangunan lebih menyentuh,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us