Korupsi dan relevansi Pancasila kini!

Ilustrasi korupsi Papua
Ilustrasi korupsi- Jubi/tempo.co.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Aliapsyi Ade Seberan

Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan, krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial yang pada puncaknya melahirkan krisis kepercayaan. Agenda reformasi ketika itu adalah pergantian kepemimpinan, yang dipandang sebagai pangkal persoalan-persoalan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan memberikan arah baru dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya, dan juga Menteri Sosial (Julian P. Batubara) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial di Kementerian Sosial, semakin memberikan kesan, bahwa regulasi tidak menjadi jaminan.

Korupsi tentunya menjadi indikator paling utama yang menjadikan pilar-pilar bangsa Indonesia akan runtuh (decline).

Budaya korupsi telah merusak sistem dan birokrasi di Indonesia, sehingga berpengaruh negatif pada kinerja dan moral manusia Indonesia. Karena itu, dalam memberantas korupsi dan proses penegakan hukum diperlukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum.

Praktik korupsi itu dilakukan secara terorganisir. Praktik korupsi dapat dilakukan secara mulus dengan cara-cara kolusi melalui rekan terdekat. Praktik korupsi terkadang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dengan memberikan kesempatan untuk memenangkan suatu proyek atau tender dari program-program di kementerian negara, yang mana proyek itu diberikan oleh teman terdekat atau koncoisme.

Loading...
;

Suburnya budaya korupsi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, disebabkan beberapa faktor internal manusia Indonesia.

Pertama, persoalan korupsi sejatinya terletak dalam mentalitas diri manusia. Mentalitas manusia yang buruklah, yang selalu merasa kekurangan (unsatiabale mentality). Hidup manusia di dunia ini tidak akan pernah puas. Itu sifat manusia.

Budaya korupsi dilakukan karena pejabat publik dan elite politik tidak pernah menghargai kerja keras, disiplin, dan rasa tanggung jawab, sehingga menyebabkan tumbuhnya mentalitas nrabas dan instan. Dengan begitu, akan menyeret pelaku dalam perilaku korupsi.

Mentalitas nrabas telah menjadikan pejabat publik tidak memiliki rasa malu (shameless), atau perasaan dosa, kualat atau karma yang akan divoniskan Tuhan pada orang yang mengkorupsi uang negara. Nilai-nilai itu telah lenyap dan hilang dalam pikiran mereka. Mereka lebih mementingkan nafsunya untuk membahagiakan (diri, keluarga, dan kelompoknya);

Kedua, persoalan korupsi itu terletak dari rendahnya manusia dalam menjaga moral dan martabatnya. Pejabat publik dan elite politik telah kehilangan batin dan nalar sucinya untuk dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan buruk. Moralitas pejabat terkikis akibat dirasuki oleh hasil keringat yang tidak halal, sehingga murka dan kebiadaban manusia mengarah pada tindakan atau praktik korupsi.

Moralitas adalah benteng terakhir dalam membangun kejujuran. Apabila pejabat publik dan elite politik tidak memiliki pertimbangan moral dalam menjalankan tugas pengabdian negara, maka akan rentan melakukan korupsi.

Apabila Pancasila tidak pernah dijadikan pijakan dalam setiap mengambil keputusan atas persoalan kebangsaan, maka runtuhlah pilar-pilar demokrasi di Indonesia;

Ketiga, persoalan korupsi itu muncul karena elite politik dan pejabat publik tidak pernah mempedulikan, menghargai dan menghormati nilai-nilai Pancasila yang telah diusung oleh para founding father. Pejabat publik dan elite politik tidak cukup memahami Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga sila-sila yang lain sejatinya dapat membangun kesadaran kritis bagi wakil rakyat untuk tidak melakukan korupsi.

Mereka yang melakukan praktik korupsi berarti telah mencederai keberadaan Ketuhanan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta rasa kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan/perwakilan dalam hikmat kebijaksanaan, dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila, tetapi perilaku korupsi masih tumbuh subur dilakukan para pejabat publik dan elite politik. Sungguh paradoksal sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup (weltanschauung) manusia Indonesia sebenarnya telah memberikan petunjuk hidup.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai dasar yang bersifat fundamental, sistematis dan holistik. Pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila bahwa Pancasila sebagai filsafat yang mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasar pada nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah lima dasar yang digunakan sebagai cerminan kepribadian bangsa.

Indonesia memiliki sebuah cerita romantisme soal sosok pemimpin yang memilih hidup seperti seorang asketis. Kasman Singodimedjo menjulukinya sebagai sosok “Leiden Is Lijden”. Sosok itu tak lain adalah Haji Agus Salim, sebagaimana diceritakan oleh Mohamad Roem dalam bukunya “Bunga Rampai Dari Sejarah”.

Haji Agus Salim adalah seorang pemimpin, dan pejuang kemerdekaan yang hidupnya identik dengan penderitaan. Ia hidup bersahaja bersama keluarga kecilnya. Penderitaannya lebur dalam kepemimpinannya dan kepemimpinannya lebur dalam penderitaan. Kepemimpinan dan penderitaan tokoh yang juga jurnalis ini menyatu dalam “Leiden Is Lijden” bahwa memimpin adalah menderita.

Oleh karenanya, pemimpin dan tokoh bangsa, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus bisa menjadi contoh atau anutan masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting karena dari keteladanan pemimpinlah yang dapat menunjukkan bahwa mereka itulah pancasilais sejati, baru setelah itu rakyat akan mengikutinya, karena pada hakikatnya kepemimpinan adalah keteladanan. (*)

Penulis adalah staf Bawaslu Kabupaten Jayapura, Papua

Editor: Timoteus Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top