Follow our news chanel

Previous
Next

Akademisi: Kunci pembebasan tapol Papua ada di Kejagung

Tapol Papua
Tim penasihat hukum saat mengunjungi tujuh tahanan politik Papua di Kaltim - Jubi. Dok
|Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Akademisi dari Universitas Katolik atau Unika Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum, menyatakan kunci bebas tidaknya tujuh tahanan politik atau tapol Papua yang disidangkan di Balikpapan, Kalimantan Timur dari ancaman pidana hingga belasan tahun penjara ada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejang RI).

Pernyataan itu dikatakan dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang tersebut dalam diskusi daring “Dialog RASISme VD MAKAR” yang diselenggarakan Jubi pada Sabtu (13/6/2020).

“Bagi saya, kuncinya itu ada pada Kejagung karena kini sudah sampai pada tahap dakwaan [terhadap tujuh tapol Papua],” kata Antonius Maria Laot Kian.

Antonius mempertanyakan sejauhmana kemampuan Kejagung RI menyelesaikan masalah tujuh tapol Papua itu, yang kini menimbulkan polemik di berbagai kalangan, tidak hanya di Papua namun juga di luar Papua.

“Karenanya saran saya kepada teman-teman for Papua adalah pendekatan politik kita harus dikuatkan untuk memberikan satu langkah hukum [dari Kejagung terhadap tujuh tapol Papua] yaitu deponering,” ujarnya.

Menurutnya, deponering berarti mengesampingkan semua tuntutan hukum demi kepentingan umum, dan demi kepentingan hukum.

“Jadi [kita mesti] mendesak Kejagung keluarkan deponering [untuk tujuh tapol Papua],” ucapnya.

Loading...
;

https://jubi.co.id/aktivis-mahasiswa-serukan-pembebasan-7-tapol-papua/

Dalam diskusi yang sama, Anum Siregar dari Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang memberikan pendampingan hukum terhadap tujuh tapol Papua, mengatakan perlakuan proses hukum yang tidak adil terhadap tujuh tapol Papua justru menyebabkan internasionalisasi isu Papua makin besar.

“Jadi jangan menyalahkan ini karena LSM, karena ada orang asing sehingga isu Papua makin besar. Bukan, itu karena negara,” kata Anum Siregar.

Selain itu menurutnya, internalisasi di antara gerakan-gerakan [Papua Merdeka] itu semakin kuat.

“Kesimpulannya, penegakan hukum tidak membuat kasus makar yang dituduh secara politis, itu efektif,” ucap Anum.

https://jubi.co.id/papua-empat-mahasiswa-ustj-ditangkap-polisi-di-kampus/

Ketujuh tapol Papua yang disidangkan di Kaltim adalah para mahasiswa dan aktivis yang ditangkap dan diadili pasca gelombang demonstrasi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Agustus 2019 lalu

Mereka adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Feri Bom Kombo, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Dalam  persidangan yang digelar PN Balikpapan pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketujuh tapol Papua itu dengan hukuman penjara antara lima tahun hingga 17 tahun.

Buchtar Tabuni dituntut hukuman paling berat, 17 tahun penjara. Sementara Steven Itlay dan Agus Kossay 15 masing-masing dituntut 15 tahun penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Irwanus Uropmabin dan Hengky Hilapok masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top