Follow our news chanel

Mahasiswa Tolikara dukung MRP gelar RDP di wilayah adat Lapago

papua-mahasiswa-tolikara
Mahasiswa asal Kabupaten Tolikara di kota studi Jayapura - Jubi/Yance Wenda

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Himpunan pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Tolikara di Kota Jayapura mendukung penuh pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) yang akan digelar Majelis Rakyat Papua (MRP) di wilayah adat Lapago, khusus di Kabupaten Tolikara.

“Kami mahasiswa asal Kabupaten Tolikara mendukung penuh MRP melaksanakan RDP di Provinsi Papua, secara khusus di Kabupaten Tolikara. Otsus lanjut dan tidak, itu semua dengar dari pendapatan rakyat yang merasakannya,” kata Ketua Asrama Mahasiswa Tolikara, Yomiron Penggu, kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Yomiron minta agar pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat di Kabupaten Tolikara dapat menerima dan melaksanakan rapat dengar pendapat ini.

Ia juga minta saat RDP digelar, aparat TNI-Polri tidak melakukan tindakan kekerasan seperti yang telah terjadi di beberapa kabupaten lain.

“Biarkan rakyat Papua yang berbicara,” tandas Yomiron.

“Kami juga menolak tindakan kekerasan yang dilakukan aparat TNI-Polri terhadap rakyat dan utusan MRP yang hendak melakukan RDP di daerah. Yang merasakan otsus berjalan baik atau tidak itu rakyat dibawah,” imbuhnya.

Baca juga: Sengkarut Otsus Jilid II, Apolos Sroyer: RDP MRP Dipolitisir Pemda

Loading...
;

Yomiron Penggu minta para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama di Kabupaten Tolikara tidak terpancing dengan isu-isu yang beredar.

“Semua elemen dan mahasiswa asal Kabupaten Tolikara jangan terpancing dengan isu-isu yang beredar bahwa rakyat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang di Tolikara menolak RDP. Semua itu tidak benar, jadi jangan mudah percaya,” katanya.

Di empat yang sama, mahasiswa Tolikara, Ronny Lambe, menyatakan mendukung penuh pelaksanaan RDP di Tolikara.

“Aparat TNI dan Polri sebagai pelindung rakyat harus menjaga dan melindungi masyarakat dengan sepenuh hati, bukan dengan menciptakan konflik dan untuk melarang melakukan RDP. Negara tidak boleh ada setingan-setingan dan lain sebagainya,” kata Lambe. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top