Follow our news chanel

Previous
Next

Mahasiswa Yalimo ancam turun ke jalan jika Presiden Indonesia tak bebaskan 7 Tapol Papua

Mahasiswa Yalimo Papua
Mahasiswa Yalimo saat sampaikan tuntutan untuk pembebasan 7 tapol dan korban rasisme lainnya di seluruh Indonesia – Jubi/Piter Lokon

| Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) se-Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo membebaskan 7 tapol Papua tanpa syarat.

Wakil Ketua HMKY se-Indonesia, Gibson Wandik menilai tahanan Politik Papua merupakan korban rasisme yang nyata.

“Sebenarnya mereka itu bukan pelaku rasisme, tetapi mereka adalah korban rasisme maka itu Jaksa dan hakim bisa putuskan dan bebaskan mereka demi keadilan hukum yang sejujur-jujurnya dari proses persidangan atau proses hukum yang berjalan. Mereka bukan pelaku rasis tetapi malahan mereka adalah korban rasisme. Diantaranya 7 tapol mereka di Kalimantan Timur dan di Wamena, Jayapura, Manokwari Papua Barat dan beberapa daerah lainnya” kata Gibson, Sabtu (13/6/2020) di Jayapura, Papua.

Aspirasi yang disampaikan HMKY se- Indonesia ini merupakan aspirasi dari Mahasiswa Yalimo yang kuliah di seluruh Indonesia. Kata Gibson, jika aspirasi yang disampaikan tidak diindahkan maka akan dilakukan aksi Mahasiswa Yalimo Jilid 3.

“Kami siap mobilisasi turun aksi ketika tidak diindahkan aspirasi kami seluruh Mahasiswa Yalimo,” tegasnya Wandik.

Sementara itu, Samuel Walianggen Senior HMKY turut mendukung tuntutan yang disampaikan rakyat Papua, Mahasiswa Papua, organisasi pergerakan, aliansi mahasiswa, suara perempuan dan suara Mahasiswa Yalimo. Sebagai senior dari Mahasiswa Yalimo, ia mendukung aksi keprihatinan atas nasib korban rasisme.

Loading...
;

“Untuk itu, lebih kami melihat dalam Undang-undang nomor 40, tahun 2008, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis di seluruh dunia bahkan di Indonesia sudah harus dihapuskan. Terlebih khusus di provinsi Papua dan Papua Barat segera dihapuskan. Saat ini UU No 40 tahun 2008 menjamin korban rasisme, maka kami meminta kepada kepala Negara Indonesia, segera ditinjau kembali ke JPU berdasarkan undang-undang,” kata Samuel Walianggen Senior HMKY.

Tujuh orang Tapol yang tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo yang dituntut 10 tahun penjara, Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alex Gobay dituntut 10 tahun penjara, Hengky Hilapok dituntut 5 tahun penjara, dan Irwanus Urobmabin dituntut 5 tahun penjara. Dan Lainnya, Buchtar Tabuni dituntut 17 tahun penjara, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara, dan Ketua Umum KNPB Agus Kossay dituntut 15 tahun penjara.

“Kami menilai tuntutan JPU adalah hukum yang tidak adil dan diskriminatif terhadap rakyat Papua karena, 7 tapol tuntutan 5-17 tahun penjara adalah melebihi vonis pelaku rasisme di surabaya 5-7 bulan penjara. Ini menandakan bahwa hukum NKRI adalah rasis, maka kami meminta Presiden RI dindak lanjuti berdasarkan undang-undang,” tegasnya.

Ia mengimbau kepada rakyat Papua tidak takut menyuarakan kebenaran dan keadilan.(*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top