TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Masyarakat adat Baib Kutu tuntut kompensasi jalan akses pelabuhan

Papua
Foto ilustrasi. - pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Keluarga besar masyarakat adat Baib Kutu, dari marga Banundi, Andatu, Nasendi, Tonggoroitu dan Kelembiab mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (22/3/2021). Mereka menyampaikan tuntutan kompensasi Rp 14 miliar atas penggunaan tanah ulayat mereka sebagai jalan akses menuju Pelabuhan Depapre.

“Jalan dari samping Markas Kepolisian Sektor Depapre itu merupakan jalan alternatif sampai ke Pelabuhan Oupau Depapre. Sejak pembangunan berlangsung, yang di lakukan oleh beberapa perusahaan, biasanya ada dana permisi. Namun sejak [pelabuhan itu beroperasi, kami sebagai pemilik [hak ulayat] diabaikan,” kata Ones Banundi, salah satu tokoh adat yang mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Senin.

Menurutnya, masyarakat adat dan pemilik tanah merasa diabaikan, karena tidak diberi kompensasi atas penggunaan tanah ulayat mereka sebagai jalan akses menuju pelabunan itu. Banundi menyatakan tuntutan itu akan terus dilakukan sampai kompensasi itu dibayarkan.

Baca juga: Pemilik ulayat tolak nama HMS untuk GOR Toware

“Kami akan sampai pembayaran selesai. Kalau bilang nanti lihat, ke depan harus lihat ke belakang juga. Itu baru kompensasi, dan belum ganti rugi, dan itu nanti kami bicara juga,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo menyatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari masyarakat adat Baib Kutu itu. Hamo berharap masyarakat adat Baib Kutu akan membantu Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membicarakan penyelesaian masalah itu dengan musyawarah di para-para adat.

“Sampai hari ini, persoalan yang dibicarakan masyarakat itu sedang kami urus. Jadi, masyarakat harus bicara banyak di para-para adat mengenai ukuran tanah. Kami juga berharap masyarakat mendukung pemerintah dalam tahapan yang sedang dijalankan. Tidak bisa hari ini minta langsung dikasih, tidak seperti itu. Karena itu uang negara, dan sekecil apapun diaudit dan sangat hati-hati, sehingga ada tahapan yang [harus] dilewati,” jelasnya.

Hamo menyatakan pihaknya hanya menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat adat Baib Kutu. “Kami DPRD hanya menampung aspirasi itu. Di pemerintahan itu punya aturan-aturan yang berlaku, dan mereka juga tidak bisa keluarkan dana dengan sembarangan. Mereka akan mengecek dengan daya sesungguhnya,” kata Hamo. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us