Follow our news chanel

Previous
Next

Papua menjadi lahan subur bagi Indonesia

papua-peta
Ilustrasi peta Papua - Jubi/Timo Marten

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Benny Mawel

Pemerintah Indonesia kembali mewacanakan pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat menjadi lima provinsi. Tiga provinsi baru akan dimekarkan di Provinsi Papua.

Jakarta terlihat lebih melihat pemekaran sebagai solusi membangun Papua daripada menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi masalah bagi orang asli Papua yang dirumuskan LIPI dalam buku Papua Road Map: masalah penyimpangan sejarah masuknya Papua ke dalam negara Indonesia, pelanggaran HAM masalah lalu, marginalisasi orang Papua, dan kegagalan otonomi khusus Papua.

Mengapa Jakarta lebih memilih pemekaran daripada menyelesaikan empat masalah itu? Ada yang Jakarta sembunyikan dan kejar dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua. Paling kurang ada empat alasan ini mendominasi Indonesia lebih memilih pemekaran sebagai solusi.

Pemekaran, upaya sembunyikan masalah

Pertama, masalah-masalah Papua itu aib bagi Indonesia. Indonesia tidak akan pernah mempermalukan dirinya sendiri, selain berusaha menutup kesalahannya. Satu masalah satu, Indonesia tidak akan mau, apalagi ini masalah dari awal Indonesia masuk hingga kegagalan hari ini.

Kedua, rumasan empat masalah dari LIPI itu masalah bagi orang asli Papua tetapi itu bukan masalah bagi Indonesia. Masalah bagi Indonesi adalah merebut Papua dengan berbagai kepentingannya. Kalau kepentinganya, merebut sumber daya alam, ya jelas etika ekonomi, “untung” berperan penting.

Loading...
;

Demi emas, kontrak karya Freeport, manipulasi penentuan pendapat rakyat bukan masalah. Demi kelancaran produksi emas, pembunuhan Kelly Kwalik bukan masalah.

Ketiga, pemakaran menjadi masalah terbagi-baginya satu suku ke dalam wilayah pemakaran bukan masalah bagi Jakarta. Masalah bagi Jakarta adalah bagaimana terus membedakan dan mengkonflikkan satu suku atas perbedaan wilayah kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi.

Sementara soal konflik, Jakarta terus membangun infrastruktur aparat keamanan demi (atas nama) keamanan. Aparat keamanan terus mengawal pembangunan jalan dan jembatan lintas wilayah demi ekspansi ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.

Keempat, masalah kurangnya persediaan sumber daya manusia atau SDM, jumlah penduduk untuk sebuah provinsi bukan masalah untuk pemerintah Indonesia di Jakarta.

Masalah bagi Jakarta adalah bagaimana lahan-lahan kosong, wilayah yang luas ini terbagi ke dalam wilayah-wilayah, yang bisa dipenuhi orang-orang dari provinsi lain yang jumlah penduduknya mencapai puluhan juta.

Pemekaran kutukan bagi OAP, berkat bagi penduduk lain

Jakarta bukan baru memikirkan menduduki Papua dengan menempatkan orang-orangnya untuk menjalankan budaya dan ideologinya di Papua. Jakarta mulai memikirkan itu jauh sebelum merebut Papua. Presiden Sukarno menjadi tokoh utama untuk merebut Papua dengan menempatkan orang-orangnya di Papua.

“Bersiaplah untuk melakukan mobilisasi umum,” demikian satu dari tiga poin seruan Tiga Komando Rakyat (Trikora) yang gelorakan Sukarno di Yogyakarta, untuk merebut Papua dari tangan orang Papua, yang saat itu sedang mempersiapkan diri untuk menentukan nasib sediri.

Bukan hanya mobilisasi militer melainkan rakyat Indonesia yang terjepit/susah di negerinya siap dan telah melakukan mobilisasi melalui program transmigrasi terbuka hingga tertutup ke Papua sejak awal 1960-an. Transmigrasi terbuka secara besar-besaran terjadi awal 1980 hingga 1990-an.

Jumlah transmigran dan tenaga kerja yang datang ke Papua melebihi jumlah orang asli Papua (OAP) di sejumlah kabupaten, terutama di daerah tujuan transmigrasi dan kini menjadi kabupaten sendiri. Misalnya Keerom, Nabire, dan Boven Digoel.

Mereka itu telah lama mempraktikkan nasionalismenya dan merebut peluang-peluang kerja dan pembangunan. Orang Papua sudah kehilangan peluang sejak Belanda meninggalkan Papua.

Kedatangan Indonesia ke Papua merupakan berkat bagi rakyat Indonesua tetapi kutuk bagi orang asli Papua. Anak-anak pengawai-pegawai pemerintah dan pasukan (militer), baik polisi, maupun tentara awal pemerintahan Indonesia merebut peluang untuk menempuh pendidikan daripada anak-anak asli Papua.

“Anak-anak pendatang baru merebut bentuk-bentuk pendidikan yang lebih tinggi  yang tidak banyak itu (Uncen waktu itu). Agustus 1964, misi diplomatik Amerika …memastikan bahwa di antara 160 orang mahasiswa hanya ada 27 orang Papua,”. (Droglever: 652).

Keluhan pun datang dari dunia kerja. Kehadiran orang-orang luar ke Papua membuat orang-orang Papua kehilangan pekerjaan. Mereka tidak mendapat kesempatan bekerja di institusi pemerintah maupun swasta sebagaimana masa pemerintahan Belanda.

Kepergian pemerintah dan swasta Belanda membawa pekerjaan dan peluang kerja  bagi orang Papua. “Di bawah pemerintahan yang baru makin berkurang orang-orang Papua yang mendapat pekerjaan dan penghasilan, dan kemiskinan mulai menjalar” (Droglever: 654).

Orang-orang yang masih kerja pun mengeluh pembayaran gaji yang atas dasar perbedaan Papua dan pegawai-pegawai dari luar Papua. Perbedaan pembayaran gaji menyebabkan kemampuan mengambil alih barang-barang milik swasta Belanda pun terlihat jelas. Tik nol kesenjangan ekonomi, yang kaya dan miskin, Papua dan non-Papua dimulai.

“Kelompok orang-orang Indonesia yang dibayar relatif baik yang bertumbuh cepat mengambil bagian besar dari barang-barang mewah yang ada. Perbekalan yang ada sebagai besar dibeli oleh mereka dan dimana mungkin disalurkan ke luar untuk dijual lebih lanjut” (Droglever: 653).

Situasi itu diakui Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, usai mengunjungi Papua pada 1966. Dengan melihat situasi di Papua, ia mengatakan orang-orang Papua tidak mengambil keuntungan dengan menjadi bagian dari Indonesia.

“Malik mengatakan kepada orang-orangnya di departemen luar bahwa sudah jelas kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia bukan untuk kepentingan orang-orang Papua…” (Droglever: 671).

Adam Malik mengatakan secara jujur kepada dirinya sendiri (bangsa Indonesia), tetapi tidak pernah jujur kepada orang Papua. Orang Papua tidak pernah mendengar orang Indonesia yang jujur, kecuali memanjatkan doa penipuannya “untuk membangun Papua”.

Karena doa “membangun Papua” itu penipuan, tidak ada yang dibangun selain menambah masalah pada masalah yang sudah ada. Pemerintah dan mereka yang datang terus merebut peluang ke peluang baru, membangun diri dan keluarga “atas nama doa” ikut membangun Papua.

Orang Papua terus berbaris di barisan sebagai pengeluh, dan kadang-kadang tidak mengeluh dengan menerima sedikit, dari yang diambil pemerintah dan orang yang datang atas nama membangun Papua.

“Indonesia ko jangan mimpi di siang bolong. Ko mempertanggungjawabkan otonomi khusus (otsus) dulu baru bicara pemekaran,” kata seorang dia media sosial.

Kapan pemerintah dan orang-orang yang datang akan mengakhiri doa penipuan dan memanjatkan doa kebenaran “membangun Papua” untuk mengakhiri orang Papua mengeluh?

Sadar, mendidik penjajah

Ingat. Doa kebenaran tidak akan pernah ada di suatu wilayah pemerintah yang berwatak kapitalis. Kapitalis akan terus berdoa demi penipuan ke penipuan berikutnya.

Sambil memanjatkan doa penipuan, kapitalis akan terus memobilisasi karyawannya untuk menipu, mencuri, hingga membunuh demi etika untung.

Kapan pun doa kebenaran tidak akan pernah dating dari kapitalis. Doa kebenaran hanya datang atau dipanjatkan oleh orang-orang tertindas yang sadar, yang akan mendidik penjajah, untuk menghadiri penipuannya.

Karena itu, kembali kepada orang Papua, orang-orang yang sadar harus mengajak sesama orang Papua untuk bersatu, merebut peluang-peluang  tanpa mengeluh. Peluang harus direbut tanpa mengeluh. Usia mengeluh orang Papua sudah 50 tahun lebih. Apakah harus mengeluh lagi 50 tahun ke depan? Tidak. Katakan tidak demi kebenaran membangun Papua. (*)

Penulis adalah jurnalis Jubi.co.id

Editor: Timoteus Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top