Follow our news chanel

Papua mesti waspadai gelombang kedua pandemi Covid-19

Ilustrasi info grafis perkembangan Covid-19 di Papua pada Selasa (26/5/2020) - Jubi. Dok
Papua mesti waspadai gelombang kedua pandemi Covid-19 1 i Papua
Ilustrasi info grafis perkembangan Covid-19 di Papua pada Selasa (26/5/2020) – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengingatkan berbagai pihak terkait di Papua untuk mewaspadai gelombang kedua pandemi Covid-19 di provinsi paling Timur Indonesia itu.

Ia mengatakan, tidak mungkin akses pelayaran dan penerbangan dari Papua ke luar Papua atau sebaliknya akan terus diberlakukan.

Suatu saat akses pelayaran dan penerbangan penumpang akan dibuka. Apalagi Pemerintah Pusat pada berencana menerapkan New Normal atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi Covid-19, Juni 2020 mendatang.

Menurutnya, jika akses ke Papua terus ditutup, sama dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan pemerintah mesti membiayai kebutuhan warga. Akan tetapi kalau akses ke Papua buka, harus segara disiapkan langkah antisipasi mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, atau meningkatnya jumlah kasus.

“Kalau tidak, gelombang kedua akan muncul setelah pemerintah pusat menyatakan akan memberlakukan kebijakan New Normal. Mungkin daerah lain bisa tapi, Papua tidak,” kata Jhony Banua Rouw melalui panggilan teleponnya, Rabu (27/5/2020).

Ia mencontohkan, jika akses pelayaran dan penerbangan penumpang ke Papua dibuka, akan ada ribuan orang yang masuk ke Bumi Cenderawasih setiap harinya. Ini berarti akan ada ribuan orang dalam pemantauan atau ODP yang berpotensi menjadi pasien positif Covid-19.

Loading...
;

“[Mereka yang baru datang ke Papua bisa melakukan] karantina mandiri di rumah masing-masing, tapi tidak efektif. Di rumah tinggal dengan orang lain. Kalau dalam satu hari pesawat masuk [membawa 1.000 orang ke Papua], 14 hari kemudian apakah tidak meledak [jumlah],” ujarnya.

Namun di satu sisi tidak, mungkin akses pelayaran dan penerbangan penumpang ke Papua ditutup selamanya, karena dapat berdampak pada kondisi perekonomian. Suatu saat akses ke Papua pasti akan dibuka.

“Kita tidak bisa memaksa [kapal milik] PT Pelni hanya datang ke Papua membawa kontainer berisi kebutuhan pokok dan pulang dalam keadaan kosong. Secara bisnis itu tidak menguntungkan. Mungkin hanya beberapa kali saja dia datang membawa kebutuhan pokok. Setelah itu, minta dibayar karena pulang kosong,” ucapnya.

Untuk itulah ia mengusulkan perlunya ada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Raperdasi yang mengatur penanganan bencana non alam, untuk menangani Covid-19 dan bencana non alam lainnya yang mungkin saja muncul pada masa mendatang.

Dalam Raperdasi itu akan diatur syarat-syarat terhadap orang yang masuk ke Papua, bagian-bagian yang pembiayaannya ditanggung pemerintah, dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, atau dianggap dengan sengaja ingin membuat orang lain tertular.

“Kalau Raperdasi itu selesai, orang yang masuk ke Papua semua didorong melakukan karantina mandiri. Ada pihak yang diberikan tugas mengawasi mereka,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top