Komnas HAM Papua: Motif pelaku peristiwa Pegubin patut dipertanyakan

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua,
Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua menyatakan motif pelaku pembakaran sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) patut dipertanyakan.

Sebelumnya, peristiwa pembakaran sejumlah fasilitas umum oleh pihak yang diduga kelompok bersenjata terjadi di Distrik Kiwirok, Pegubin pada 13 September 2021.

Dalam aksi itu, seorang tenaga kesehatan (nakes) bernama Gabriel Melani wafat. Jenazahnya ditemukan di dalam jurang beberapa hari setelah kejadian.

Aparat keamanan menyatakan sebelum meninggal, korban diduga dianiaya kelompok pelaku. Beberapa nakes lain juga mengalami penganiayaan namun berhasil menyelamatkan diri.

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan apabila kelompok pelaku bertindak atas nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNP/OPM), tindakan itu patut dipertanyakan.

Sebab menurutnya, kalau melihat sejarah perjuangan TPNPB/OPM selama ini, mereka tidak pernah mereka merusak fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan. Apalagi mengancam tenaga medis dan guru.

“Dalam sejarah itu tidak ada. Kalau mereka patuh kepada Goliat Tabuni, patuh kepada Amos Sarondanya, patuh kepada Demianus Yogi. Ketiga pimpinan ini telah mengeluarkan instruksi untuk tidak melakukan tidakan kekerasan. Kalau mereka masih melakukan tindakan secara sepihak, ini patut dipertanyakan,” kata Frits Ramandey kepada Jubi, Sabtu (18/9/2021).

Loading...
;

Katanya selain itu, di berbagai belahan dunia, perjuang menuntut menjadi negara merdeka dengan cara kekerasan tidak dibenarkan. Cara itupun tidak mendapat tempat dalam semua mekanisme hak asasi manusia.

Komnas HAM Perwakilan Papua menyayangkan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Aksi itu dinilai mencederai kemanusiaan.

“Kita minta kepada kelompok sipil bersenjata, agar tidak secara masif melakukan tindakan tindakan kekerasan dan pengrusakan. Kalau mereka ada di bawah organisasi TPNPB/OPM, saya pikir tindakan ini tidak dibenarkan. Kalau mereka di luar TPNPB/OPM, ini tindakan kriminal,” ujarnya.

Baca juga: Komnas HAM Papua: Peristiwa di Pegubin cederai kemanusiaan

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, menyatakan kekerasan tidak akan pernah melahirkan solusi terbaik.

Sebaliknya, aksi itu akan membuat berbagai pihak di Papua merasa tidak aman dan nyaman, terutama mereka di daerah rawan konflik bersenjata.

“Sejak dulu kami selalu menyerukan kepada semua pihak di Papua, siapapun dia untuk dapat menahan diri agar korban tidak terus bertambah dari berbagai kalangan,” kata Yunus Wonda.

Iapun meminta aparat keamanan mencari, menangkap, mengungkap motif di balik peristiwa itu dan memproses hukum para pelaku.

“Saya pikir siapapun pelaku dan apapun alasannya, tidak dibenarkan merusak atau membakar fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas. Apalagi sampai menyebabkan adanya tenaga kesehatan yang menjadi korban,” ucapnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top