Follow our news chanel

Previous
Next

Notaris ND didakwa jaksa terima uang puluhan juta tak sesuai ketentuan

Papua
Kantor Pengadilan Tipikor Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)
| Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Terdakwa ND oknum notaris di Manokwari, didakwa menerima uang senilai Rp44 juta, sebagai uang pembayaran jasa pembuatan tiga Akta Jual Beli (AJB) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eryana Ganda Nugraha, dalam agenda sidang pembacaan dakwaan terdakwa ND di Pengadilan Tipikor Manokwari, Senin (15/6/2020).

Pada dakwaan JPU disebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPAT, terdakwa ND telah menyalahgunakan kewenangannya [turut serta] dalam perkara pengadaan tanah  kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang menelan uang negera senilai Rp4.511.100.000 (empat miliar lima ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Perumahan Provinsi Papua  Barat TA.2015

Penyalahgunaan kewenangan terdakwa ND merujuk pada Surat Kepala BPN RI Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 Tanggal 1 September 2008 tentang Pengangkatan dan penunjukkan daerah kerja PPAT terdakwa memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT.

Dalam perannya sebagai PPAT, terdakwa ND telah menerbitkan tiga Akta Jual Beli (AJB) yang tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya, AJB nomor: 309/2015 tanggal 25 November 2015, AJB nomor: 321/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan AJB nomor: 309/2015 tanggal 25 November 2015.

Penerbitan tiga AJB yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, untuk melegalkan dokumen pendukung  kepemilikan luasan tanah seluas 10.000 meter persegi [yang seolah-olah] milik tersangka LMS (alm) untuk memperoleh bayaran ganti rugi tanah, untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.

“Dari pembuatan tiga AJB yang tidak sesuai ketentuan itulah, tersangka LMS (alm), berhasil memperoleh pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat pada tanggal 7 Desember 2015 yang bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.500.000.000,” ujar JPU Eryana.

Bahwa atas kerjasamanya, terdakwa ND dengan LMS menerbitkan AJB tidak sesuai ketentuan tersebut, ND memperoleh bayaran sebesar Rp44.000.000 dari LMS yang besarnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang mengatur bahwa uang jasa PPAT tidak boleh melebihi 1% dari Rp300.000.000 sebesar Rp3000.000.

Loading...
;

“Sedangkan nilai Rp44.000.000 merupakan perhitungan maksimal 1% dari transaksi antara LMS dengan Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.500.000.000,” ujarnya.

Sementara, Junaedi, kuasa hukum terdakwa ND, mengatakan bahwa seluruh dakwaan JPU terhadap kliennya, tidak akan dibantah melalui tahap eksepsi, namun akan dibuktikan langsung pada persidangan pokok perkara.

“Jadi kami tolak untuk ajukan eksepsi. Kami akan buktikan langsung dalam fakta persidangan di agenda sidang pokok perkara.  Karena semua dakwaan JPU bisa kita buktikan kalau itu tidak benar,” ujarnya.

Ketua majelis hakim, Saptono, selanjutnya menerima penolakan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa ND dan menunda sidang tersebut hingga Kamis 18 Juni, dengan agenda pembacaan pokok perkara dan pemeriksaan saksi-saksi dari JPU.

Pantauan Jubi, sidang tipikor dengan agenda pembacaan dakwaan, dilakukan dengan mengikuti prosedur pencegahan Covid-19, sehingga terdakwa ND dihadirkan secara daring melalui sambungan teleconference dari rutan Polda Papua Barat. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top