Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pandemi Covid-19 jangan hilangkan hak siswa

papua-siswa-smp
Ilustrasi, siswa SMP di Papua - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Anggota Komisi Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPR Papua, Natan Pahabol, menyatakan pandemi Covid-19 jangan sampai menghilangkan hak siswa di Papua untuk mendapat pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Natan Pahabol melalui panggilan teleponnya kepada Jubi, menyusul adanya 289 anak usia sekolah di Papua terpapar korona.

Jumlah itu merupakan akumulasi sejak wabah Covid-19 masuk ke Papua, Maret hingga Agustus 2020.

“Ada 289 anak usia sekolah terpapar korona dalam beberapa bulan terakhir. Akan tetapi, pandemi korona ini tidak boleh menghilangkan hak siswa mendapat pendidikan,” kata Natan Pahabol, di Kota Jayapura-Papua, Senin (17/8/2020).

Baca juga: 289 anak usia sekolah di Papua yang terinfeksi korona tidak tertular di sekolah

Ia mengatakan pihak terkait mesti menjelaskan kepada publik, kasus anak usia sekolah yang terpapar mayoritas berada di wilayah mana, agar penyebarannya bisa diantisipasi.

Ia berpendapat sekolah di zona hijau pandemi Covid-19 dimungkinkan melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka.

Loading...
;

Namun dinas terkait dan pihak sekolah mesti memperhatikan protokol kesehatan dan mengurangi jam belajar di sekolah.

“Jika selama ini jumlah siswa dalam satu kelas 30 orang, dengan jam belajar enam jam, mungkin dibagi dua atau tiga sesi  dengan jam belajar dua hingga tiga jam setiap kelompok,” ujarnya.

Selain itu menurutnya, sekolah di zona merah pandemi Covid-19 juga jika memungkinkan diberi kelonggaran melakukan KBM secara tatap muka, meski hanya satu jam.

Sebab, katanya, ada pelajaran tertentu yang tidak bisa dilakukan secara daring. Misalnya Matematika, Bahasa Inggris, atau pelajaran kejuruan teknik.

“Kalau di sekolah A ada yang positif, itu yang mesti diwaspadai. Sementara kalau sekolah B tidak ada siswanya terpapar, saya pikir tinggal diatur saja. Jam belajarnya dibatasi. Ini untuk pelajaran tertentu. Sekolah kejuruan itu 75 persen mesti tatap muka,” ucapnya.

Ia mengakui pada masa pandemi Covid-19 kini ada pro-kontra, terutama di kalangan orangtua siswa terkait KBM secara langsung dan daring.

Ada orangtua siswa yang tidak sependapat jika sekolah melakukan KBM langsung, dan ada yang setuju. Orangtua siswa memiliki alasan masing-masing.

“Dalam situasi inilah diperlukan peran pengambil kebijakan memutuskan secara bijaksana agar tak ada pihak yang merasa dirugikan,” katanya.

Pekan lalu, Juru Bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Papua, dr. Silwanus Sumule, mengatakan ratusan anak usia sekolah yang positif korona di Papua dalam beberapa bulan terakhir, berada di belasan daerah yang terdampak penyebaran virus tersebut.

“Rata-rata [pasien] berada pada sakit ringan dan sakit sedang. Ada satu kasus kematian, namun itu adalah kasus probabel,” kata dr. Silwanus Sumule ketika itu.

Menurutnya, adanya ratusan anak usia sekolah terpapar korona ini, mesti menjadi pertimbangan khusus pengambil kebijakan di kabupaten-kota di Papua, untuk memutuskan apakah akan membuka kembali sekolah di wilayahnya atau tidak.

Katanya, keselamatan dan kesehatan anak didik menjadi fokus utama ketika membuka kembali sekolah.

Pembukaan proses belajar mengajar secara tatap muka harus dilakukan secara bertahap dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. Keputusan itu juga mesti disetujui orangtua siswa dan komite sekolah. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top