Pembatasan aktifitas harus disosialisasikan sampai ke akar rumput

Papua-pembatasan aktifitas masyarakat di Kabupaten Jayapura
Pembatasan aktifitas warga yang dilakukan beberapa waktu lalu di salah satu ruas jalan Sentani, Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, JubiPembatasan waktu beraktifitas yang akan mulai diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab Jayapura, Provinsi Papua pada 14 Juli 2021 mendapat dukungan penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, kepada Jubi melalui telepon selulernya di Sentani, Selasa (13/7/2021), menegaskan agar proses pembatasan waktu beraktifitas yang akan diterapkan ini, wajib dilakukan sosialisasi hingga ke tingkat bawah masyarakat (akar rumput).

Menurutnya, pembatasan waktu beraktifitas masyarakat hendaknya diperhatikan dengan aktifitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat kita di daerah tersebut karena tidak semua orang berada dalam kondisi ekonomi yang mapan.

“Harus disosialisasikan dan semua masyarakat harus sepakat dan mendukung pembatasan waktu beraktifitas,” ujarnya.

Hamo Klemens menambahkan meningkatnya angka kasus positif Covid-19 di Kabupaten Jayapura menjadi perhatian serius semua pihak. Tim Satuan Tugas (satgas) Covid-19 Kabupaten Jayapura tidak boleh tinggal diam dan terus melakukan tugas dan fungsinya bagi pelayanan masyarakat/

Hamo Klemens juga minta masyarakat senantiasa mematuhi protokol kesehatan (prokes) ketika berada di luar rumah atau melaksanakan aktifitasnya.

“Jalur masuk dan keluar di daerah ini harus diperketat. Aktifitas warga yang mengumpulkan orang banyak harus dibatasi dan ditiadakan, sehingga penyebaran Covid-19 dapat diputuskan rantai penyebarannya,” kata Hamo Klemens.

Loading...
;

Ajakan pemerintah, kata Klemens, yang lalu masyarakat diminta kembali kampung masing-masing untuk mengelolah potensi sumber daya alamnya wajib digalakkan dan menjadi aktifitas rutin masyarakat dalam menambah sumber pendapatan tetapi juga kebutuhan hidup setiap hari. Apalagi di wilayah perkotaan yang ditetapkan sebagai zona merah, akan sangat membahayakan dan memudahkan penyebaran virus korona dari satu tempat ke tempat lain, dan ini akan berdampak negatif bagi semua warga masyarakat.

“Di luar sana (luar Papua), rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien Covid-19, bahkan banyak jenazah sedang menunggu untuk dikuburkan. Hal ini diharapakan tidak terjadi di daerah kita,” ungkapnya.

Baca juga: Mulai Rabu, warga Kabupaten Jayapura hanya bisa beraktivitas sampai jam 18.00

Sebelumnya, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, mengatakan pembatasan waktu selama satu bulan akan diterapkan mulai 14 Juli 2021 dengan tenggang waktu beraktifitas warga dari  pukul 06.00 hingga pukul 18.00 atau pukul enam sore waktu Papua.

“Pembatasa dimulai 14 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021. Di sini yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Di samping itu juga program vaksinasi warga harus berjalan dengan baik,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Edaran Bupati Jayapura Nomor : 440/81/SE/SET tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penandatanganan Covid-19 di Tingkat Kampung dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 beserta sejumlah point penting yang harus dilaksanakan.

  1. Membatasi keluar masuk wilayah maksimal hingga pukul 18.00 WIT.
  2. Membentuk posko tingkat kampung dan kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT/RW.
  3. Posko tingkat kampung dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada poin dua (2) adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat kampung dan kelurahan yang memiliki empat fungsi, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 yang ada di kampung dan kelurahan
  4. Pelaksanaan ibadah pada zona merah 50 persen dari kapasitas gedung dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  5. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada zona merah dilakukan secara daring atau online.
  6. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 50 persen WFH (Work From Home) dan 50 persen WFO (Work From Office) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  7. Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, cafe, PKL, dan lapak jajanan), baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, yaitu makan dan minum di tempat sebesar 25 persen dari kapasitas dan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 18.00 WIT.
  8. Pelaksanaan kegiatan pada tempat umum, tempat olahraga, pusat perbelanjaan, mall, dan pusat perdagangan, pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIT, pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  9. Khsusu toko obat atau apotek tetap melayani seperti biasa dengan memperketat protokol kesehatan.
  10. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum angkutan massal), taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online), juga ojek (pangkalan atau online), kendaraan sewa atau rental itu dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan aktivitas jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  11. Pemberlakuan PPKM Mikro sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021 dengan mempertimbangkan pencapaian target penurunan risiko Covid-19. Selain memperkuat PPKM Mikro, juga ada penguatan manajemen kesehatan dan pelaksanaan vaksin. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top