Follow our news chanel

Previous
Next

Pembatasan sosial hambat penegakan hukum terhadap LNG Tangguh di Teluk Bintuni

Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Tim Penyidik balai pengamanan dan penegakkan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan  (Gakkum KLHK) Maluku-Papua di Manokwari, belum bertindak setelah menerima pengaduan dari marga Asinak terhadap teradu LNG Tangguh dan Pemda Teluk Bintuni, sejak 16 September 2020.

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), balai Gakkum KLHK Maluku-Papua, Sadarwin Pakpahan beralasan, kabupaten Teluk Bintuni masih dalam situasi pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, sehingga tim Gakkum KLHK belum bertindak.

“Pengaduan marga Aisnak sudah kami terima, dan sudah didisposisi ke kepala Balai. Untuk saat ini dengan alasan lockdown (pembatasan sosial) di kabupaten Teluk Bintuni, sehingga kita belum ke sana,” ujar Sadarwin melalui pesan selulernya kepada Jubi, Senin lalu.

Sebelumnya, masyarakat adat marga Aisnak, suku Moskona di Teluk Bintuni, mengadukan LNG Tangguh dan Pemda Teluk Bintuni, didasari kegiatan proyek perumahan sosial kerjasama LNG Tangguh dan Pemkab Bintuni di Distrik Weriagar.

Korneles Aisnak, perwakilan suku Moskona, menerangkan proyek perumahan itu diduga telah melanggar perjanjian/kesepakatan dalam pemenuhan hak masyarakat adat yang melibatkan PT.Sorong Raya Konstruksi sebagai pihak ketiga [pelaksana proyek].

Sulfianto Alias, aktivis lingkungan di Perkumpulan Panah Papua, membeberkan data yang dihimpun dari masyarakat, untuk kegiatan proyek perumahan tersebut, pihak perusahaan telah menggunakan sekitar 1000 meter kubik kayu.

Menurut Sulfianto, proses perizinan seperti ini dapat berupa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan hanya dapat diberikan luasan sekitar 5 hektar dengan produksi 50 meter kubik, dan masa berlaky izin itupun hanya 3 (tiga bulan).

Loading...
;

“Jika perusahaan telah kantongi IPHK dan memungut hasil hutan kayu sebanyak 1000 meter kubik, maka disinyalir kayu tersebut adalah kayu illegal, dan harus dipertanggungjawabkan,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top