Follow our news chanel

Pemekaran daerah otonomi baru di Papua dalam intervensi pemerintah pusat

Papua
Ilustrasi pemekaran Papua - Jubi/Tirto.id
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Benyamin Binbangan Uropmabin

Dalam UU Otonomi Khusus (Otsus) ada beberapa hal yang ditekankan, salah satunya adalah dengan diberlakukannya Daerah Otonom Baru (DOB) oleh pemerintah pusat. Daerah otonomi baru adalah strategi pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah pusat demi meminimalisir keterbelakangan pembangunan, baik SDA maupun SDM di Papua.

Namun sangat disayangkan bahwa proses ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi orang asli Papua (OAP) sendiri, dengan landasan berpikir bahwa DOB di Papua menjadi ladang subur, bagi lowongan bisnis militerisme dan kapitalisme elite negara di Tanah Papua. Hal ini dilakukan negara tanpa memahami konteks kebutuhan dan tuntutan OAP.

Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disadari bersama oleh OAP adalah, pertama, terjadinya degradasi dan eksploitasi serta eksplorasi sumber daya alam (SDA) di Papua yang semakin meningkat;

Kedua, DOB akan berdampak pada penghancuran hutan lindung dan tidak akan memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat;

Ketiga, DOB memperparah penjajahan ekonomi orang asli Papua secara masif dengan dalil bisnis dan sistem kapitalis;

Keempat, ruang gerak mengemukakan pendapat di muka umum sesuai dengan UUD 1945, akan semakin dipersempit dan diintimidasi, apalagi berkaitan dengan perjuangan ideologi orang asli Papua;

Loading...
;

Kelima, sistem pendidikan dan kesejahteraan tidak akan terealisasi dengan baik karena masifnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari kelima dampak yang diuraikan di atas tentunya akan menciptakan konflik internal antara orang Papua yang pro dengan mereka yang kontra akan pembentukan DOB.

Selain itu akan terjadi konflik bagi mereka yang memiliki hak ulayat di daerah tersebut. Belum lagi terkait dengan masalah tanah dan sumber daya alam.

Undang Undang Nomor 21 Tahun  2001 tentang Otsus di Papua dan Papua Barat sudah berlangsung hingga 20-an tahun, tetapi kondisi masyarakat Papua masih jauh dari apa yang diharapkan, karena intervensi pusat yang sangat kuat dalam roda pemerintahan daerah, sehingga menyebabkan pemerintah daerah seolah-olah tidak memfungsikan peran yang tertera dalam undang-undang otsus itu sendiri.

Otoritas dan elite negara masih mengambil peran dalam kebijakan-kebijakan sentral yang terjadi di Papua. Banyak elite negara yang menggunakan otsus sebagai pintu masuk kapitalisme lokal di Papua.

Otsus selama ini tidak memenuhi kebutuhan dasar orang Papua. Oleh sebab itu, UU Otsus dalam evaluasinya perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius, bila perlu dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Pengambilalihan kewenangan oleh pusat dalam kewenangan pemerintahan daerah sebenarnya sudah berlaku sejak rezim Soeharto. Intervensi pusat selalu mendominasi semua lini pemerintahan. Mereka bekerja dengan tuntutan otoritas yang berkuasa.

Sistem otoriter yang dibangun membuat banyak daerah tidak berkutik ketika berhadapan dengan elite pusat pada waktu itu, hingga akhirnya ruang demokrasi itu baru terbuka ketika reformasi pada zaman Presiden B.J. Habibie.

Presiden ketiga RI ini mulai mengambil alih pemerintahan dan merevisi UUD 1945. Selanjutnya dalam pemerintahan Gus Dur, barulah otsus diberikan kepada masyarakat Papua.

Alasan dasar pemberian otsus adalah tuntutan memisahkan diri dari NKRI yang semakin masif dilakukan seluruh rakyat Papua. Dalam hal ini otsus diberikan melalui UU No. 21 tahun 2001 bagi Provinsi Papua yang kemudian membentuk DOB, yakni Provinsi Papua Barat.

Pemerintah daerah kedua provinsi ini diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,  untuk mengangkat dan mengatur harkat dan martabat orang Papua yang diatur dalam perdasus dan perdasi.

Sejarah berlakunya pembentukan daerah otonomi baru sudah terjadi sejak masa Orde Lama melalui UU  No. 1 Tahun 1945 yang merupakan  UU tentang desentralisasi, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 22 tahun 1948.

Di sini terlihat hasrat dari pemerintah  pusat untuk memberikan otonomi  yang lebih luas kepada daerah, dengan menjadikan desa sebagai letak titik berat otonominya. Selain itu terjadi pergulatan melawan Belanda, maka pemerintah mengalami kesulitan dalam menerapkan UU No. 22 Tahun 1948 tersebut.

Akibat lain adalah terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang juga masih ditemui dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya sepanjang tahun 1945-1949 Indonesia melaksanakan demokrasi liberal sehingga hukum cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif, dan limitatif.

Dalam tahun ini Indonesia melaksanakan pemerintahan daerah sesuai UU No. 1 Tahun 1957 tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Dari undang-undang ini terlihat jelas keinginan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah yang seluas-luasnya, dengan pengertian bahwa daerah leluasa untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, demikian hal dengan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pada masa Orde Baru sejak 1966-1998 berdasarkan UU No. 5  Tahun 1974, pemerintahan yang dijalankan memperlihatkan watak pemerintahan yang konservatif, yang dapat dicirikan dari penggunaan asas otonom nyata dan bertanggung jawab, sebagai pengganti asas otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Hal ini memang tidak memperhatikan  aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pemerintah senantiasa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendaknya demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kenyataannya ini sebagai gambaran bahwa pemerintahan tidak berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan asas kekuasaan (otoriter).

Adapun ketentuan hukum mengenai agraria masa Orde Baru masih menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah banyak mengeluarkan peraturan yang parsial, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 tahun 1975, yang mengatur tentang tata cara pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dalam rangka kepentingan umum.

Inpres Nomor 9 tahun 1973 berisi pedoman dan jenis-jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai jalan pintas yang diambil pemerintah untuk memudahkan pengambilan tanah dari rakyat.

Kemudian pada tahun 1998 dan 2000 merupakan masa reformasi. Maka keluar UU Nomor 22 Tahun 1999  tentang Pemerintah Daerah. Dari undang-undang pemerintahan daerah tersebut pemerintah pusat mengembangkan Provinsi Papua untuk memekarkan beberapa daerah otonom  baru, sekaligus memberlakukan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemberlakuan UU Otsus tidak sesuai dengan perkembangan dan aspirasi rakyat Papua, melainkan asas kekuasaan pemerintah. Maka daerah otonomi khusus diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua bersifat otoriter, konservatif, sentralistis, dan ortodoks, demi kepentingan individu dan kelompok tertentu dengan asas kekuasaan pemerintah untuk menindas rakyat Papua.

Kelimpahan kewenangan pemerintah pusat atas implementasi UU Otsus tampak bahwa hal ini bersifat otoriter, konservatif, sentralistis, dan ortodoks, mengarah pada paham feodalisme. Maka hak-hak rakyat yang tertuang dalam UU Otsus yang disahkan dalam perdasi dan perdasus ditolak oleh Jakarta.

Hal ini pada hakikatnya membunuh harkat dan martabat serta karakter orang asli Papua. Tentu hal tersebut sangat jelas sekali tampak bahwa pemerintah pusat tidak menerima perdasi dan perdasus yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat, karena harkat dan martabat diatur dalam perdasi dan perdasus itu sendiri.

Tentu dengan bukti-bukti konkret yang  ada pemekaran daerah otonom baru di Papua tidak ada faedah dan manfaatnya bagi masyarakat Papua.

Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa pengendalian pelayan publik, ekonomi bisnis, dan politik di Papua sama sekali tidak berpihak kepada orang asli Papua, dan hal ini tentu juga berdampak pada kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain.

Semua yang terjadi ini akibat dari pembentukan DOB yang marak terjadi waktu itu serta wacana daerah otonom baru yang dibentuk dalam beberapa tahun belakangan ini. (*)

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top