Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pemerintah disarankan perpanjang pemberlakuan relaksasi pajak bagi pelaku usaha

Papua
Akademi dari Universitas Otttow Geisler Papua saat mengikuti kegiatan fokus grup diskusi penerapan new normal di Kota Jayapura - Jubi/Ramah
| Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Akademi sekaligus Kepala LPPM Universitas Ottow Geisler Papua, Philips Ramandei, menyarankan Pemerintah Kota Jayapura memperpanjang pemberlakuan relaksasi pajak bagi pelaku usaha di era normal baru di tengah pandemi virus korona.

“Coba berikan tenggang waktu tiga bulan melakukan kegiatan usaha mereka dan tarif normal itu (pajak) akan diberlakukan dalam waktu dua bulan ke depan,” ujar Ramandei saat mengikuti kegiatan diskusi grup terfokus bidang perdagangan dan jasa dalam penerapan new normal di Kota Jayapura, Jumat (12/6/2020).

Menurut Ramandei, relaksasi perpanjangan penarikan pajak dilakukan agar tidak memberatkan pelaku usaha seiring rencana pemerintah daerah dalam menerapkan normal baru, karena sebagian pelaku usaha ada yang tutup total seperti jasa tempat hiburan, klinik kecantikan, dan pangkas rambut maupun salon.

“Coba bangun komunikasi dengan pelaku usaha. Dikaji lagi kembali, karena ketika memberlakukan kebijakan yang paten, tapi untuk memenuhi aktivitas masyarakat harus tetap berjalan lebih diutamakan. Itu usulan saya, coba dipertimbangkan lagi,” ujar Ramandei.

Sementara, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Ali Mas’udi, mengatakan telah memberikan relaksasi atau kelonggaran pajak dan retribusi daerah selama empat bulan atau dari Maret-Juni.

Relaksasi pajak dan retribusi kepada pelaku usaha sebagai langkah kebijakan ekonomi di tengah pandemi virus korona tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020,

“Untuk semua jenis pajak dan retribusi kami berikan kelonggaran tidak membayar pajak. Kami tetap melakukan pengawasan dan terus menata pelayanan dan bekerja secara transparan. Kami menyambut saran dari akademisi, kami sampaikan ke pimpinan dalam hal ini Pak Wali Kota,” ujar Ali.

Loading...
;

Dikatakan Ali, adanya relaksasi pajak dan retribusi dimaksud maka target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada 2020 sebesar Rp 220 miliar diyakini tidak bisa mencapai target atau hanya 50 persen.

“Dengan membantu masyarakat di tengah situasi ketidakpastian ekonomi saat ini supaya masyarakat khususnya para pelaku usaha tetap semangat bekerja dan mengelola usahanya,” ujar Ali.

Ali menambahkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah hingga Juni 2020 sebesar Rp 68 miliar lebih atau 31,30 persen. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top