Pemerintah Indonesia diminta membuka diri untuk berunding dengan ULMWP

Ilustrasi Dialog Papua
Ilustrasi dialog Jakarta dan Papua soal pelanggaran HAM. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua dan pendiri serta anggota Dewan Gereja Papua, Pdt Dr Socrates S Yoman menyatakan Pemerintah Republik Indonesia harus membuka diri untuk berunding dengan United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Hal itu dinyatakan Yoman di Kota Jayapura, Papua, Jumat (17/7/2020).

Yoman menyatakan rakyat Papua mengetahui Pemerintah Republik Indonesia pernah berunding dengan para tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jika pemerintah Indonesia memang tidak bersikap diskriminatif terhadap orang Papua, pemerintah Indonesia seharusnya juga mau berunding dengan ULMWP sebagai representasi orang Papua.

“Jika perundingan ini tidak dilakukan, berarti itu diskriminasi rasial yang luar biasa. Dalam [konflik]  Aceh, Indonesia bisa berunding dengan GAM di Helsinki. [Perundingan serupa] itu [harus] dilakukan di Papua,” kata Yoman kepada wartawan di Padang Bulan.

Yoman menyatakan Dewan Gereja Papua menilai Indonesia tidak berani berunding dengan ULMWP, dan seharusnya pemerintah Indonesia lebih membuka diri untuk bertemu ULMWP. Yoman mengatakan pemerintah Indonesia harus berani membuka diri bagi kemungkinan adanya pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara pemerintah Indonesia dan ULMWP.

Baca juga: KNPB: MRP jangan loloskan agenda Jakarta di Papua

“Kalau Indonesia negara demorasi, harus menunjukan sikap keberanian. Samakan Papua seperti Aceh, di mana disepakati bendera GAM berkibar, partai lokal dibentuk. Jangan memandang orang Papua rendah, sehingga tidak mau berunding. Kami, gereja di Papua tawarkan, harus ada perundingan dengan ULMWP,” kata Yoman.

Yoman mengingatkan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah merumuskan empat akar masalah Papua, yaitu stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, serta kontroversi sejarah politik Papua. Ia menegaskan orang Papua tidak pernah mengakui sejarah integrasi Papua.

Loading...
;

Yoman juga menegaskan orang Papua tidak mengakui pelaksanaan serta hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, karena ada campur tangan militer dalam pelaksanaan Pepera. “Hal itu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan negara yang luar biasa, sehingga persoalan Papua tak kunjung usai,” katanya.

Menurutnya, empat akar masalah yang telah dirumuskan LIPI itu hanya dapat diselesaikan dengan perundingan. “Kami, gereja, telah menyatakan sikap untuk menyelesaikan empat akar persoalan, tetapi selama ini terkesan negara malas tahu. Kami minta Indonesia untuk membuka diri berunding dengan ULMWP,” katanya lagi.

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agus Kosay mengatakan keberadaan Indonesia di Papua telah gagal, sehingga rakyat Papua meminta referendum untuk menentukan nasibnya sendiri. “Kami hanya meminta [hak] penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua, melalui mekanisme referendum bagi Papua barat,” kata Kosay.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top