Halaman Kerjasama
Kampanye 3M
(Memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan)

Jubi Papua

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun

Author :

Vaksinasi COVID-19 di Papua
Vaksinasi COVID-19 di Papua. - Jubi/Dok

Pemerintah seharusnya tidak paksa warga untuk divaksinasi COVID-19

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua, Pdt Nikolaus Degei mengatakan pemerintah seharusnya tidak memaksakan seluruh warga untuk mau disuntik vaksin COVID-19. Degei menegaskan bahwa keikutsertaan warga dalam vaksinasi COVID-19 haruslah bersifat sukarela.

Degei menyatakan tak semua warga akan menjalani vaksinasi COVID-19, termasuk di Papua. Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua memberikan solusi bagi warga yang tidak bersedia divaksinasi, agar mereka tetap dapat beraktivitas dan mencari penghidupan.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menjadikan vaksinasi COVID-19 sebagai persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu, misalnya untuk melakukan perjalanan. Persyaratan itu dinilai memberatkan, karena capaian vaksinasi COVID-19 di Papua masih rendah.

Baca juga: 51 ribu lebih masyarakat Merauke telah divaksin

“Yang bisa beraktivitas hanya mereka yang miliki sertifikat vaksin COVID-19. Bagaimana dengan masyarakat yang belum vaksin dan belum miliki sertifikat vaksin? Itu paling berat. Saya kira penting ada upaya dari Pemerintah Provinsi Papua,” ujarnya kepada Jubi, Kamis, (8/7/2021).

Degei menyatakan pemerintah bertanggungjawab untuk membuat masyarakat sadar dan mau secara sukarela divaksinasi COVID-19. Ia menyatakan edukasi adalah cara terbaik untuk membangun kesadaran itu, dan bukan pemaksaan.

“Harus ada edukasi yang baik, bukan paksa-paksa lagi. Kita tahu semua kan, sisi ini yang Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat harus ambil kebijakan yang baik, bukan paksa memaksa,” ujarnya.

Loading...
;

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa juga menyampaikan senada. Ia menyatakan pemerintah seharusnya tidak memaksa kepada masyakarat yang tidak mau disuntik vaksin Covid-19. Kadepa menyatakan sebelum melakukan vaksinasi pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi.

Baca juga: Mandacan imbau seluruh masyarakat Papua Barat segera divaksin covid-19

“Tidak boleh orang dipaksa-paksa untuk disuntik vaksin itu. Kami dibutuhkan adalah edukasi yang baik untuk mengambil hati masyarakat dalam menerapkan vaksinasi ini,” ujarnya.

Di pihak lain, pemerintah pusat telah memastikan bahwa vaksinasi bersifat wajib bagi warga sasaran vaksin. CNNIndonesia melansir bahwa Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Aturan itu mencantumkan ancaman sanksi bagi warga sasaran vaksinasi yang menolak divaksin, meskipun sanksi itu bukan sanksi pidana penjara atau kurungan. Pasal 13A ayat (4) aturan itu menyatakan ada tiga jenis sanksi yang bisa dijatuhkan kepada warga sasaran vaksinasi yang menolak divaksin. Ketiga jenis sanksi itu adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda. Keikutsertaan dalam vaksinasi juga menjadi persyaratan bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan pada masa pandemi COVID-19.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Scroll to Top