Follow our news chanel

Previous
Next

Pemkot Jayapura diminta tegas soal IMB

papua-kota-jayapura-imb
Lahan di Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura-Papua. Di atas lahan ini akan dibangun 700 unit rumah bersubsidi, 45 rumah komersial, dan 20 unit rumah toko - Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua diminta tegas dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebab izin tersebut akan berdampak pada warga dan lingkungan di lokasi pembangunan. Misalnya banjir, sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan kebisingan akibat lalu lalang kendaraan proyek.

Hal ini terkait dengan rencana pembangunan 700 unit rumah bersubsidi, 45 rumah komersial, dan 20 unit rumah toko di Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua oleh PT. Anugerah Binasukses Sejahtera.

“Bila perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang, pemda memiliki kewenangan untuk tidak mengeluarkan IMB,” ujar Kepala Kampung Holtekamp, Husein, di Kantor Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (20/9/2020).

Dikatakan Husein, keberhasilan pelaksanaan aturan tentang kawasan hunian terletak pada IMB karena para pengembang perumahan biasanya sebelum mengajukan IMB telah menyusun masterplan atau perencanaan pembangunan.

“Monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kawasan hunian ada di pemda. Jika perencanaan yang diajukan oleh pengembang tidak memenuhi aturan maka IMB jangan dikeluarkan,” ujar Husein.

Meski demikian, Husein menanggapi baik rencana pembangunan perumahan di Kampung Holtekamp yang menandakan kemajuan kampung dan mengurangi pengangguran, yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi warga.

Baca juga: Pembukaan lahan baru di Kota Jayapura makin marak

Loading...
;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Yohanis Wemben, mengatakan sebelum mendapatkan IMB, pengembang harus melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan masukan dari stakeholder dan warga sekitar.

Selain itu, imbuh Wemben, juga sudah mengantongi rekomendasi tata ruang dan sudah memegang izin prinsip atau lokasi sebagai dasar dikeluarkannya izin analisi dampak lingkungan.

“Setelah proses itu selesai maka langkah selanjutkan kami berikan IMB sesuai dengan jumlah unit yang akan dibangun. Tidak butuh waktu lama, asal dokumennya sudah memenuhi semua persyaratan,” ujar Wemben.

Wemben menambahkan IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top