Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pemulangan warga Papua ke daerah asalnya perlu Pergub

Papua
Ilustrasi pertemuan warga dari daerah lain di Papua yang berada di Kota Jayapura dengan DPR Papua, 9 Juni 2020 - Jubi/IST
| Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Pemprov Papua diminta untuk membuat peraturan gubernur (pergub) jika ingin memulangkan warga yang kini berada di kabupaten lain di Papua ke daerah asalnya.

Pernyataan itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPR Papua, Sinut Busup menyusul adanya permintaan berbagai pihak agar Pemprov Papua memulangkan warga yang kini berada di daerah lain di Papua ke Kabupaten asalnya.

Ia mengatakan, sejak Pemprov Papua menutup sementara waktu akses pelayaran dan penerbangan penumpang keluar masuk Papua, dan antara daerah di Papua sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di Bumi Cenderawasih, ada ribuan warga yang pada saat bersamaan berada di kabupaten lain di Papua, tak bisa kembali ke daerah asalnya.

Pemulangan warga Papua ke daerah asalnya perlu Pergub 1 i Papua

Misalnya ada warga Kabupaten Biak, Supiori, Kepulauan Yapen sejak beberapa bulan terakhir berada di Kota Jayapura. Warga itu tak bisa kembali ke daerah asalnya karena pembatasan akses pelayaran dan penerbangan penumpang.

“Saya pikir perlu Pergub karena jika Pemprov Papua ingin memulangkan warga yang terjebak di kabupaten lain ke daerah asalnya, kan butuh biaya. Pembiayaan ini yang mesti ada landasan hukumnya. Akan tetapi, hanya untuk warga yang terjebak di daerah lain di Papua. Kalau yang diluar Papua itu butuh biaya besar,” kata Sinut Busup melalui panggilan telepon, Selasa (10/6/2020).

Katanya, dalam Pergub itu nantinya mesti diatur besaran maksimal biaya pemulangan warga Papua ke daerah asalnya. Pemprov Papua juga mesti berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) yang warganya akan dipulangkan terkait biaya, agar tidak membebani pemerintah provinsi.

“Siapapun dia, asalkan dia benar-benar warga berdomisili di Papua mesti dibantu kembali ke daerah asalnya. Namun, tidak bisa semua biaya dibebankan kepada pemprov,” ujarnya.

Loading...
;

Menurutnya, Pemprov Papua tidak mungkin menanggung semua biaya pemulangan warganya ke daerah asal masing-masing karena sebagian dana APBD Papua telah dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, terutama untuk penanganan kesehatan, bantuan kebutuhan pokok warga, dan pengaman sosial.

Pemprov Papua sejak 5 Juni 2020 hingga 19 Juni 2020 memberlakukan kebijakan yang disebut relaksasi sesuai konteks Papua. Selama pemberlakuan kebijakan tersebut Pemprov Papua mengizinkan akses pelayaran dan penerbangan penumpang kembali beroperasi, meski untuk akses penerbangan hanya melayani rute Jakarta-Jayapura atau sebaliknya, dan tidak untuk antara daerah di Papua.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal dalam bincang-bincang secara online terkait kebijakan relaksasi Pemprov Papua beberapa hari lalu mengatakan, selama kebijakan relaksasi diberlakukan, warga Papua yang kini berada di luar Papua silahkan kembali ke Papua.

“Yang KTP-nya Papua silahkan pulang ke Papua. Soal teknis siapa yang harus bayar, ya orang naik pesawat harus bayar sendiri. Jadi seperti itu.  Dia mau naik pesawat dibayar sendiri sesuai kemampuan mereka,” kata Klemen Tinal.

Akan tetapi kata Klemen Tinal, pemerintah provinsi menganggarkan aspek-aspek lain.

“Namun tidak spesifik disebutkan semua orang yang akan pulang ke Papua akan dibiayai dan lain sebagainya. Tapi setiap daerah punya kebijakan masing-masing, ditingkat kabupaten-kota,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top