Penataan PKL di Kota Jayapura harus diperketat

Papua- PKL bermobil di Kota Jayapura
Pedagang kaki lima (PKL) yang menggunaan kendaraan saat parkir berjualan di bahu jalan di samping Polsek Jayapura Selatan, Kota Jayapura - Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan penataan pedagang kaki lima atau PKL di bahu jalan khususnya yang menggunaan kendaraan saat berjualan mestinya diperketat sehingga tidak menganggu lalu lintas.

“Berjualan menggunaan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor semakin menjamur di Kota Jayapura. Celakanya lagi mereka jualan di atas trotoar. Itu harus ditertibkan,” ujar Rustan di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (18/6/2021).

Dikatakan Rustan, Pemkot Jayapura tidak melarang warga untuk menggais rezeki (berjualan) asalkan tidak melanggar hukum dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

“Kalau jualan jangan di bahu jalan, harus ke dalam sehingga tidak menganggu lalu lintas. Sebagian dari mereka (pedagang) sewa mobil maupun menggunakan mobil pribadi, kemudian dipakai untuk jualan,” ujar Rustan.

Rustan berharap pengertian dari PKL di ibukota Provinsi Papua tersebut, terutama yang menggunakan kendaraan terparkir di bahu jalan sehingga tidak menganggu aktivitas masyarakat dan lalu lintas.

“Harus dicek izin usahanya. Kalau tidak punya izin dilarang jualan. Saya harap segera mengurus izin usaha agar tidak susah saat ada petugas Satpol PP yang melakukan penertiban,” ujar Rustan.

Baca juga: Rute pedagang sayur keliling di Kota Jayapura akan mulai diatur

Loading...
;

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus, mengatakan aturan soal pedagang berjuakan di trotoar tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana.

“Kalau (lebar trotoar) di bawah lima meter tidak bisa dipakai berjualan, begitu juga bahu jalan,” ujar Sitorus.

Dikatakan Sitorus, PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun tidak mendapat izin, seperti di badan jalau maupun trotoar.

“Saya berharap PKL yang menggunakan kendaraan tetap mematuhi lalu lintas sehingga tidak menimbulkan kemacetan karena bisa meresahkan warga. Kami selalu melakukan pengawasan agar PKL ini berdagang secara tertib,” ujar Sitorus. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top