Follow our news chanel

Cegah impunitas, penuntasaan kasus Intan Jaya harus dikawal

papua-kekerasan-intan-jaya
Ilustrasi jejak lubang peluru di lokasi penembakan terhadap Pendeta Yeremias Zanambani - Jubi/Dok. Komnas HAM 

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua atau DAP minta berbagai pihak mengawal penuntasan kasus penembakan yang menewaskan Pendeta (Pdt) Yeremias Zanambani di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 19 September 2020 silam.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris II DAP versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak, John NR Gobai, kepada Jubi melalui panggilan telepon, Senin (19/10/2020).

Ia mengatakan diduga kasus ini masuk ranah pelaranggaran HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI telah melakukan investigasi di lapangan untuk mengumpulkan berbagai keterangan saksi, keluarga korban, melakukan rekonstroksi, dan menemukan berbagai barang bukti di lokasi kejadian.

Karenanya, kata Gobai, berbagai pihak terutama para pemangku kepentingan dan pegiat HAM, mesti mengkawal hasil investigasi Komnas HAM RI. Ia menilai hal itu penting, agar tidak ada upaya impunitas dalam penuntasan kasus itu, dari pihak tertentu di luar Komnas HAM RI.

“Kita kawal bersama agar tidak ada praktek impunitas, dan kasus dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya dituntaskan,” kata Gobai.

Salah satu pihak yang diharapkan dapat memantau setiap perkembangan proses kasus itu adalah Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan DPR Papua. Bukan tanpa alasan, sebelum Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF dan Komnas HAM melakukan investigasi, Pansus Kemanusiaan telah lebih ke lapangan. Mereka telah mengumpulkan data dan mendengar keterangan para saksi, keluarga korban, dan pihak terkait. Setidaknya, Pansus Kemanusiaan DPRP memiliki data yang tak jauh berbeda dengan temuan Komnas HAM di lapangan.

Baca juga: Hari ini diagendakan publikasi temuan TGPF Intan Jaya

Loading...
;

Katanya, kasus Pdt Zanambani dapat dijadikan pintu masuk mengungkap berbagai kasus kekerasan di Intan Jaya yang terjadi sejak Desember 2019 hingga kini.

“Terima kasih kepada Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perwakilan Papua yang telah melakukan investigasi di Intan Jaya,” ujarnya.

Ketika bertemu Pansus Kemanusiaan DPR Papua pada 16 Oktober 2020 silam, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Choirul Anam, menyatakan temuan pihaknya di lapangan tak jauh berbeda dengan hasil investigasi Pansus Kemanusiaan.

Menurutnya, kasus penembakan terhadap Pdt Zanambani dapat dijadikan potret bagaimana tata kelola di Papua.

“Kami juga berharap kalau [nanti] kami keluarkan rekoemndasi, Pansus [Kemanusiaan DPR Papua] tolong follow up. Kami beruya mendorong agar tata kelola keamanan [di Papua dibenahi]. Jangan sampai perstiwa seperti ini terus terjadi,” kata Choirul Anam. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top