Follow our news chanel

Halaman Kerjasama
Kampanye 3M
(Memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan)

Jubi Papua

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun

Author :

papua-pandemi-covid-19
Ilustrasi, pandemi Covid-19 – Jubi/tirto.id

Menilik peran pemda berdasarkan Perppu Nomor 1/2020 dalam perspektif state centered approach

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Yakobus Richard Murafer

Dalam konsep teori negara organis yang dikemukakan oleh para pemikir klasik seperti Aristoteles dan Plato, disebutkan bahwa negara merupakan lembaga yang mempunyai kemauan sendiri (otonom). Artinya negara mengemban amanah kebaikan umum, penjaga moralitas, dan kesejahteraan masyarakat. Negara diletakkan lebih terhormat dan lebih utama daripada kepentingan individu atau masyarakat. Sebagai organisme negara diibaratkan sebagai kepala yang lebih tinggi dari badan.

Caporaso dan Levine (1992) melihat arti negara dalam perspektif state centered approach. Perspektif ini memiliki makna tentang kemandirian negara yang memiliki tujuan-tujuannya sendiri, dan melihat cara negara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut akan berimplikasi terhadap urusan ekonomi dan politik. Caporaso dan Levine menjelaskan bahwa pendekatan yang berpusat kepada negara menyatakan bahwa agenda dari negara dan perekonomian merupakan agenda dari masyarakat.

Pemikiran mengenai state centered approach dipertegas kemudian oleh Stephen D. Krasner yang menyebutnya sebagai statist approach. Dalam pendekatan statis, Krasner menyatakan bahwa negara sebagai aktor yang dominan di dalam politik. Krasner memandang bahwa negara memiliki kekuasaan yang relatif otonom dalam bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Secara moral politik kelahiran Perppu tersebut dapat ditafsirkan ancaman pandemi Covid-19 memberikan dampak secara nyata terhadap situasi dan kondisi perekonomian negara. Negara harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi tantangan dan ancaman krisis ekonomi yang akan terjadi akibat dari pandemic Covid-19.

Ketentuan Perppu Nomor 1/2020 memberikan kewenangan kepada seluruh pemerintah daerah untuk me-reset APBD masing-masing. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Perppu Nomor 1/2020, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Loading...
;

Dijelaskan bahwa terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi Covid-19 dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan Covid-19, baik untuk sektor kesehatan, maupun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Untuk mewujudkan refocusing tersebut juga tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020. Disebutkan bahwa  setiap pemerintah daerah bisa melakukan revisi APBD untuk penanganan Covid-19.

Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan ada tiga fokus utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu meningkatkan fasilitas kesehatan, meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi rentan, serta fokus yang terakhir yaitu adalah membantu dunia usaha untuk tetap hidup.

Sebagai aktor negara yang ada di daerah, keseriusan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sangat diharapkan oleh setiap masyarakatnya, agar dapat menangani wabah covid-19 secara cepat, tepat, dan profesional.

Untuk menjawab tantangan publik tersebut beberapa fungsi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan menerapkan beberapa fungsi pengelolaan anggaran. Pertama , fungsi alokasi. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola segala problema yang terkait penanganan Covid-19, agar tepat sasaran, secara khusus kepada masyarakat penerima manfaat; Kedua, fungsi sustainibilitas, pemerintah daerah dapat menjamin keberlanjutan dari program penanganan Covid-19 melalui kebijakan anggaran yang telah disusun.

Dengan berpedoman kepada kedua fungsi tersebut  kewenangan refocusing telah diberikan kepada pemerintah daerah segera mengatasi permasalahan pandemi Covid-19. Namun harus diakui dalam menyelamatkan kondisi perekonomian nasional di masa pandemi Covid 19 sampai saat ini tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Keterlibatan aktor nonnegara juga sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun disadari, pendekatan state centered approach hanya melihat dari upaya yang dilakukan oleh agen negara yang bernama pemerintah, sehingga harapan publik tidak terbatas penanganan krisis ekonomi. Namun ekspektasi publik yang sangat besar agar pemerintah bisa mengatasi problem krisis kesehatan pandemi Covid-19, yakni dengan menemukan vaksin untuk mencegah penularan Covid-19. (*)

Penulis adalah mahasiswa asal Papua pada program doktor ilmu politik Universitas Indonesia

Editor: Timo Marthen

Scroll to Top