Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pertarungan merebut kursi nomor satu di Bumi Anim Ha

pilkada, papua, pegaf, pegunungan arfak
ilustrasi Pilkada Serentak 2020 – Jubi/fin.co.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Penghujung Desember 2019, aroma pertarungan sesama anak Marind untuk kursi nomor satu di Bumi Anim Ha, Kabupaten Merauke, belum begitu kelihatan menonjol. Hanya sebuah poster besar di kantor LSM Yapsel Merauke bertengger nama Max Mahuse menyatakan siap mencalonkan diri jadi bupatiSedangkan mantan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, hanya memberikan bingkisan natal kepada warga kampung.

Lalu siapa itu Markus Mahuse alias Max Mahuse? Ternyata dia seorang mantan aktivis LSM Yapsel Merauke yang berkebun di Muting. Ia punya ratusan hektar kebun buah rambutan dan karet. Tak heran kalau jebolan Akademi Pertanian Nasional Bandung ini cukup berhasil di bidang pertanian, khususnya berkebun buah rambutan. Konon kabarnya, buah rambutan dari Muting kalau musimnya, menyerbu Kota Rusa Merauke, bahkan dijual pula ke Jayapura dengan sebutan rambutan Merauke.

Belakangan nama Max Mahuse, eks ASN Dinas Pertanian Provinsi Irian Jaya, itu hilang dari peredaran pencalonan dalam Pilkada Kabupaten Merauke. Begitupula bupati petahana, Frederikus Gebze. Tak lupa pula mantan anak bupati ini hanya bisa mengucapkan selamat kepada para kandidat yang bakal berkompetisi pada pilkada setempat. Dia juga meminta masyarakat terus menjaga iklim demokrasi.

“Masyarakat harus menjaga demokrasi dan ketentraman di Bumi Anim Ha. Demokrasi itu mahal. Saking mahalnya, orang dapat melakukan berbagai cara,” kata Gebze, Jumat (11/9/2020).

Tercatat di KPU Merauke, sudah ada empat bakal calon pasangan yang mendaftar tanpa adanya calon independen. Inilah nama empat pasangan calon pasangan itu: Romanus Mbaraka-Riduwan, Herman Anitu Basik Basik-Sularso, Hendrik Mahuze-Eddy Santoso, serta Heribertus Silubun-Bambang Sudji

Demokrasi itu mahal?

Bupati petahana, Frederikus Gebze, yang harus merelakan jabatan Ketua Partai Nasdem Kabupaten Merauke. Meskipun ada aksi demo untuk memrotes pergantian Frederikus Gebze sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Merauke, tetapi toh dia diganti juga.

Loading...
;

Jika menyimak dari nama-nama bakal calon, tercatat ada tiga nama bermarga asal suku Marind. Sedangkan satunya warga yang lama tinggal di Merauke. Toh calon bupati dan wali kota tidak harus putra Papua tetapi non Papua juga bisa. Kecuali kalau calon Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua sesuai UU Otsus Papua 2001, harus orang asli Papua.

Pernyataan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, bahwa demokrasi itu mahal, pasalnya pertarungan politik merebut kursi itu tak segampang membalik sebuah telapak tangan. Soalnya salah satu kandidat di Kabupaten Merauke menegaskan tak ada “mahar politik yang ada hanya dana kampanye.”

Mengutip kompas.com, bakal calon Bupati Merauke, Hendrikus Mahuse, menjawab tudingan bahwa pemberian sejumlah uang kepada pihak yang diduga pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hendrikus membenarkan pemberian uang yang terekam dalam sebuah video tersebut. Namun, Hendrikus tak menjawab secara rinci jumlah uang yang diberikan.

“Sekitar Rp 1 miliar,” kata Hendrikus di Jayapura kepada, Kompas, Rabu (9/9/2020) malam.

Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, partai politik kerap kecewa dengan pasangan calon yang diusung. Alasannya, pasangan calon tak memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan alat peraga kampanye. Ia juga menyayangkan ada pihak yang sengaja menyebarkan video tersebut dan memasang narasi mahar politik dan akan mengadu ke pihak aparat penegak hukum.

Hendrikus Mahuse adalah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Merauke, tercatat bekerja di instansi  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKADKabupaten Merauke, sejak 2014. Bersama pasangannya, lulusan SMU Negeri 1 Merauke ini tampil untuk meraih kursi nomor satu di Bumi Anim Ha.

Benarkah selama pilkada di Indonesia termasuk di Papua ada mahar politik atau demokrasi itu mahal? Atau mungkin ada kesamaan antara money politics dan mahar politik. Meminjam pendapat pencetus otonomi daerah dan mantan Menpan, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, menyebut politik uang itu ibarat kentut tetapi sulit untuk membuktikan siapa yang kentut?

Dikutip dari Tagar.id mengacu pada pernyataan Tito Karnavian dapat disimpulkan bahwa mahar politik itu benar adanya

“Bupati kalau nggak punya Rp30 miliar nggak akan berani. Wali kota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dibilang nggak bayar, nol persen saya mau ketemu orangnya, ” ujar Tito sambil tertawa dalam rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), di komplek Parlemen Senayan pada Senin, 18 November 2019.

Lepas dari pro dan kontra soal mahar politik, pernyataan Bupati Merauke bahwa demokrasi itu mahal, mungkin ada benanrnya. Paling tidak, jangan sampai pilkada di Kota Rusa maupun di Papua mengorbankan kepentingan rakyat sehingga ada rasa sentuhan kemanusian dalam meraih masa depan. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top