Follow our news chanel

Previous
Next

Proses hukum pelaku tambang ilegal di Buper Waena tetap berjalan

papua-teluk youtefa
Hutan bakau di Teluk Youtefa yang terus berubah fungsi menjadi kolam kolam ikan bandeng, bakau ditebang dan ditimbun. Padahal hutan bakau berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan ikan dan habitat lainnya di Teluk Youtefa. Mangrove juga berfungsi sebagai benteng terakhir dari gempuran ombak abrasi dan tsunami - Jubi/Dam

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Aparat penegak hukum masih terus memroses para pelaku penambangan liar di Bumi Perkemahan (Buper) Waena, Kota Jayapura, Papua. Apalagi proses hukum ini memakai UU Lingkungan Hidup dan pertambangan. Kedua hukum ini bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

“Jadi kita harus ada saksi-saksi ahli dari pertambangan maupun lingkungan hidup untuk melakukan proses hukum para  pelaku tersebut,” kata Kasubag Humas Polresta Jayapura Kota, AKP Yahya Rumra, kepada Jubi di ruang kerjanya, Rabu (26/8/2020) siang.

Dia menambahkan pihaknya tetap melanjutkan proses hukum tersebut jika semua berkas sudah dilengkapi.

“Jadi kita akan meneruskannya sebab masalah hutan lindung di Kota Jayapura harus tetap dijaga karena ini menyangkut sumber air di Kota Jayapura ke depan,” katanya.

Lebih lanjut AKP Yahya Rumra mengatakan pihaknya selalu siap bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jayapura maupun Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk melindungi kawasan hutan lindung di Kota Jayapura.

Baca juga: Penambangan emas ilegal di Buper, Waena telah berlangsung sejak tahun 2001

Polrestas Jayapura Kota telah menggerebek 17 pekerja tambang ilegal di kawasan Buper Waena pada 26 Juni 2020 lalu, beserta barang bukti.

Loading...
;

Kapolresta Kota Jayapura, AKBP Gustv Urbinas, menegaskan penambangan ilegal sejumlah UU antara lain UU Minerba dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sementara yang akan disangkakan yang pertama UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba, juga UU 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan,” kata Urbinas saat penggerebekan.

Kapolresta Kota Jayapura, AKBP Gustav Urbinas, juga telah mencopot Kasat Reskrim, AKP YF, karena dinilai tak bekerja maksimal menangani penambangan ilegal di wilayah tersebut. Padahal, perintah penanganan tambang ilegal itu telah dikeluarkan sejak April 2020.

Wirya dari Divisi Advokasi Walhi Papua, sangat menyesalkan karena kasus itu terjadi di Kota Jayapura. Padahal banyak LSM yang berkantor di Kota Jayapura.

“Saya pribadi sangat heran karena advokasi untuk penyelamatan lingkungan hidup di Kota Jayapura sangat kurang,” katanya seraya menambahkan di Kota Jayapura ini markas atau tempat LSM tinggal, jadi wajarlah harus mengadvokasi penyematan lingkungan hidup di Kota Jayapura. (*)

Reporter: Dominggus A Mampioper dan Timo Marten

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top