Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Gubernur Papua Barat ‘putar papeda’ di Hari Bhakti Adhyaksa

papua-gubernur-papua-barat-hari-bhakti-adhyaksa
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyerahkan sepiring papeda kepada Kajati Papua Barat, Yusuf, pada puncak HBA ke-60 di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Rabu (22/7/2020) - Jubi/Hans Arnold Kapisa

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Perayaan 60 tahun Hari Bhakti Adhyaksa (HBA), [Kejaksaan] Republik Indonesia 2020 dengan tema sentral ‘Terus Bergerak dan Berkarya’, diharapkan tak saja memotivasi jajaran Adhyaksa, khususnya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, tetapi juga menginspirasi seluruh pelaku pembangunan [pemerintah, penegak hukum, swasta, dan masyarakat] dalam memajukan Provinsi Papua Barat dalam konteks taat aturan hukum dengan pendekatan kearifan lokal.

Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, usai prosesi ‘putar papeda’ dalam perayaan ulang tahun Adhyaksa, Rabu (22/7/2020), yang baru pertama kali digelar oleh Kejati Papua Barat.

Gubernur Mandacan mengatakan kehadiran Kejati Papua Barat adalah doa yang dikabulkan selama dua dekade berdirinya provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, kebersamaan antar instansi dalam Forum Komunikasi antar Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Papua Barat, harus direkatkan untuk mencapai tujuan [negara] dalam pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini, di perayaan ke-60 Hari Bhakti Adhyaksa, saya ajak semua pihak, kita lebih bersinergi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Prosesi ‘putar papeda’ sebagai simbol pelayanan dan pendampingan hukum melalui pendekatan kearifan lokal,” kata Mandacan, di Manokwari, Papua Barat, Rabu (22/7/2020).

Mandacan tak menampik sejauh ini di Papua Barat masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam kebijakan pemerintah, karena kurangnya pendampingan serta pembinaan di bidang keperdataan dan penatausahaan negara. Sehingga, sebut Mandacan, situasi tersebut kerab bermuara pada pelanggaran hukum.

Selain itu, Mandacan juga menyatakan bahwa kondisi riil masyarakat asli Papua khususnya di wilayah Papua Barat, tak semuanya paham tentang dampak pelanggaran aturan hukum jika pemimpin di pemerintahan daerah mengambil sebuah kebijakan di luar program kerja yang telah dianggarkan. Namun, kebijakan yang diambil [diluar program dan anggaran], selalu dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

“Dalam situasi seperti itulah dibutuhkan sebuah afirmasi hukum melalui kehadiran Kejati Papua Barat, yaitu memberikan pendampingan hukum yang lebih pada pendekatan kearifan lokal,” tutur Mandacan.

Loading...
;

Baca juga: Ini ‘ladang’ korupsi di Papua Barat

Sementara itu, Kajati Papua Barat, Yusuf, mengatakan keberadaan Kejati di Papua Barat pada hakekatnya untuk bersinergi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu enam bulan, telah dilakukan ikatan kerjasama (MoU) dengan Gubernur  [Pemerintah Papua  Barat], BPKP perwakilan Papua Barat, termasuk instansi vertikal yang melaksanakan program prioritas negara, mitra BUMN, dan perbankan.

“Semua itu kita gencar di awal, untuk lebih dekat dan saling koordinasi dalam urusan perdata dan tata usaha negara [mencegah] terjadinya pelanggarah hukum,” ujarnya.

Melalui perayaan 60 tahun HBA, sebut Yusuf, jajaran Kejaksaan Negeri di lima kabupaten/kota di Papua Barat, dapat jadikan tema sentral [terus bergerak dan berkarya] dengan pendekatan kearifan lokal. Dengan begitu, tugas fungsi Jaksa akan lebih akrab dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kejati Papua Barat pertama kali di tahun 2020 ini rayakan HBA. Ada nasi tumpeng tapi ada juga papeda. Kita kolaborasi, biar lebih rekat dalam pelayanan demi kemajuan daerah, bangsa dan memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Hajatan HBA ke-60 di Kejati Papua Barat dirayakan bersamaan dengan ulang tahun ke-20 Ikatan Adhyaksan Dharmakarini (IAD).

Hadir dalam acara tersebut, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, perwakilan Pangdam XVIII Kasuari, Kabinda Papua Barat, Ketua PGGP, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para purnawirawan kejaksaan. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top