Follow our news chanel

Previous
Next

Retribusi di Pantai Hamadi mencapai jutaan rupiah

papua-pariwisata-retribusi
Pedagang kaki lima di lokasi wisata Pantai Hamadi saat menjajakan dagangannya - Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota Jayapura-Papua terus mengoptimalkan penarikan retribusi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah terutama di bidang pariwisata.

“Kami sudah lakukan pungutan retribusi di Pantai Hamadi, yang dimulai dari awal Juli 2020,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura, Ali Mas’udi, saat ditemui di Kantor Wali Kota Jayapura-Papua, Kamis (27/8/2020).

Dikatakan Ali, saat ini masih pedagang kaki lima yang dilakukan penarikan retribusi yang berjualan di lokasi wisata Pantai Hamadi. Jumlahnya ada 50 pedagang dengan berbagai jenis dagangan, seperti makanan, minuman, dan barang.

“Pendapatan satu bulan mencapai Rp5 juta. Sangat berpotensi untuk PAD Kota Jayapura. Penarikan retribusi sesuai ukuran tempat jualan. Misalnya 2×3 meter bayarnya Rp5.000 setiap hari,” ujar Ali.

Dikatakan Ali, dengan diberlakukannya sistem retribusi daerah di kawasan wisata pantai, maka dapat mendorong pembangunan sebab dari retribusi tersebut digunakan untuk pembangunan di lokasi wisata pantai.

“Saya berharap pedagang maupun pengelola di lokasi wisata pantai tetap mendukung kebijakan Pemerintah Kota Jayapura ini. Menjaga ketertiban dan tidak membuang sampah sembarangan,” ujar Ali.

Baca juga: PKL di Pantai Hamadi akan diberi surat izin berjualan

Loading...
;

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan akan memberikan surat izin dan diberikan kartu kepada pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi wisata Pantai Hamadi, sebagai tanda telah terdaftar di Pemerintah Kota Jayapura.
“Surat izin jualan ini sebagai jaminan boleh dan tidaknya pedagang berjualan. Kalau ada surat izin, berarti mereka boleh jualan. Kalau tidak ada, jangan jualan di lokasi wisata Pantai Hamadi ini,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, di Pantai Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Rabu (26/8/2020).

Lebih jauh, Rustan Saru mengatakan Pemerintah Kota Jayapura akan mengeluarkan surat izin sesuai jenis barang dagangan, status pedagang (sewa, kontrak, atau beli), identitas, dan bukti sudah menyetor retribusi.

“Surat izin ini harus selalu dipakai saat berjualan,” kata Rustan Saru.

“Kami akan carikan lokasi khusus bagi para PKL untuk berjualan supaya tertib. Saya minta Dinas Pariwisata untuk melakukan pendataan. Minggu ini harus sudah tuntas datanyan supaya bisa dilakukan evaluasi,” imbuh Rustan. (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top