RPP UU Otsus mesti perkuat tiga substansi utama

orang asli Papua
Ilustrasi orang asli Papua, yang mesti menjadi subjek utama dalam pelaksanaan Otsus - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan rancangan peraturan pemerintah Undang-Undang Otonomi Khusus (RPP UU Otsus) mesti memperkuat tiga subtansi utama.

Menurutnya, tiga substansi utama itu, yakni kewenangan, afirmasi untuk orang asli Papua, dan masyarakat adat Papua.

“RPP ini [mesti] mengarah pada orang asli Papua dan masyarakat adat Papua. Itu yang menjadi subjek utama. Orang asli Papua secara personal, dan masyarakat adat sebagai komunal,” kata Filep Wamafma dalam diskusi daring yang digelar Kelompok Khusus DPR Papua, 1 Oktober 2021.

Katanya, ia memang belum membaca secara keseluruhan draf RPP UU Otsus. Akan tetapi, ia berpendapat dalam RPP tersebut banyak menggunakan istilah penduduk.

Padahal, kata Wamafma, penduduk adalah istilah umum. Dapat digunakan untuk menyebut semua orang atau siapapun yang ada di Papua.

“Konteks RPP mesti mengerucut pada orang asli Papua dan masyarakat adat Papua. Tinggal bagaimana rumusannya yang penting mengacu pada dua hal ini,” ucapnya.

Meski DPD RI belum membahas RPP UU Otsus, namun bagi Wamafma subtansinya mesti mengerucut pada orang asli Papua, dan masyarakat adat Papua. Bagaimana memproteksinya, dan substansi dalam hal kewenangan.

Loading...
;

Ia mengatakan berkaitan dengan kewenangan, apabila bicara isu Papua dalam konteks kewenangan lebih luas, selama ini dinilai tidak ada kewenangan khusus.

Katanya, bicara Otsus ibaratnya setengah dari kewenangan negara diberikan kepada Papua, untuk mengatur, menata, dan mengurus daerahnya berdasarkan ketentuan.

“Kewenangan diberikan itu, oke. Akan tetapi distribusi kewenangannya bagaimana dan seperti apa,” ujarnya.

Baca juga: Filep Wamafma: Kalau RPP melemahkan UU Otsus, kita tolak

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Provinsi Papua dan Papua Barat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan, mengatakan berkaitan dengan kewenangan, selama ini ketika para pihak di Papua mengusulkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus (perdasi/perdasus) kepada pemerintah, sering dianggap bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah dibidang sektoral.

Akan tetapi, ketika pemerintah bersama DPD RI dan DPR RI membahas UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang revisi UU Otsus Papua, para pihak memiliki semangat melakukan perbaikan, agar ada kejelasan pelaksanannya ke depan.

“Makanya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, telah dilakukan perubahan dengan pengaturan kewenangan khusus. Kewenangan yang diatur dengan aturan khusus, [akan] diatur dalam PP,” kata Budi Arwan.

Menurutnya, dalam draf RPP yang telah disampaikan pemerintah kepada DPD RI dan DPR RI, sekitar 165 lampiran memuat mengenai kewenangan para pihak di Papua.

“Tentunya ini untuk mempertegas mengenai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Otsus,” ucapnya.

Ia menambahkan selama pembahasan RPP, pihaknya terus meyakinkan kementerian dan lembaga berbagai sektor, bahwa pengaturan kewenangan lebih leg spesialis, dan menjadi acuan.

“Dalam pembahasannyapun, diharmonisasi dengan berbagai regulasi lainnya termasuk dengan Undang-Undang Cipta kerja,” ujar Budi Arwan. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top