Follow our news chanel

Previous
Next

Kalau negara demokrasi buka ruang untuk akhiri polemik Otsus 2021

Otsus Papua
Ilustrasi Otsus Papua. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Soleman Itlay

Indonesia adalah negara dengan paham demokrasi terbesar di dunia. Maka untuk menyelesaikan ragam persoalan di West Papua, termasuk polemik Otsus 2021 tidak harus menempuh jalur di luar demokrasi yang tidak wajar dan berpotensi menimbulkan persoalan serta gugatan di kemudian hari.

Sebaiknya pemerintah mengutamakan jalan demokrasi yang legal untuk meminimalisasi protes/demonstrasi, kekerasan dan kejahatan politik, kerusuhan dan pertumpahan darah yang berujung pada tindak pelanggaran HAM berat dan proses genosida di West Papua.

Tak hanya menunjukkan kehebatan demokrasi lewat retorika dan sikap belaka di atas kertas putih, kalau memang Indonesia adalah negara demokrasi, tunjukkan kedewasaan itu selaku negara berdemokrasi berusia 74 tahun, di samping menunjukkan niat tulus dalam menyelesaikan persoalan West Papua secara komprehensif.

Pesan demokrasi di mulut harus diimbangi dengan tindakan konkret yang bisa membuat orang percaya dan akui, bahwa kolonial Indonesia itu benar-benar negara demokrasi terbesar di dunia.

Mengapa harus menempuh jalan tidak demokratis kalau memang negara demokrasi atau sungguh mempunyai niat baik untuk menyejahterakan orang West Papua, dan tekad serius untuk membangun tanah West Papua yang lebih baik dalam bingkai NKRI?

Harus diingat bahwa jalur tidak demokratis itu jalan bagi para gerombolan perampok dan penjahat. Kalau merasa bukan pencuri kekayaan alam West Papua atau bukan penjajah bagi orang West Papua, Indonesia harus menunjukkan kepada dunia sekarang menjelang 2021.

Loading...
;

Kolonial harus memahami dan mempertimbangkan ketidakpercayaan orang West Papua yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam benak mereka semenjak tanah mereka dianeksasikan. Mereka sangat tidak percaya terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan Asia-Pasifik.

Sejarah masa lalu yang penuh dengan jalan tidak demokratis dan realitas pengekangan ruang demokrasi pada belakangan ini telah meyakinkan orang West Papua, bahwa Indonesia bukanlah negara demokrasi yang sebenarnya. Justru sebaliknya Indonesia sebagai negara antidemokrasi.

Bagi orang West Papua, demokrasi Indonesia hanya berlaku di dalam pikiran, kertas, dan media massa. Tetapi tidak berakar pada hati nurani orang Indonesia sendiri. Akibatnya, setiap ucapan dan perbuatan dalam menghadapi orang West Papua maupun untuk menyelesaikan persoalan West Papua, kolonial paling banyak menggunakan pendekatan di luar demokrasi.

Demokrasi kolonial Indonesia di West Papua ataupun di seluruh Indonesia hanya berlaku bagi kelompok penguasa, pengusaha, milisi, kaum oportunis dan borjuis. Selama 58 tahun, semenjak West Papua dianeksasi pada 1 Mei 1963 hingga saat ini, orang West Papua merasakannya sendiri.

Mereka sungguh merasakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi nihil atau hanya sebatas retorika. Hal ini diketahui dalam sejarah, pengalaman dan pergumulan panjang semenjak orang Papua dipaksakan menjadi warga negara Indonesia. Orang Papua merasakan diskriminasi rasial, persekusi, intimidasi, kekerasan dan kejahatan, dan pelanggaran HAM membuat mereka semakin percaya, bahwa memang tidak ada jaminan demokrasi bagi mereka di Indonesia.

Awal malapetaka besar

Hal ini semakin dibenarkan dengan langkah pemerintah pusat dalam penyelesaian polemik Otsus 2021. Tito Karnavian, Mendagri sudah mengusulkan kepada DPR RI agar RUU Otsus dimasukkan dalam Prolegnas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (22/1/2020).

“Ada dua skenario alternatif untuk RUU [Otsus Papua]. Yang pertama adalah hanya melakukan keberlanjutan dana Otsus dua persen dari dana alokasi umum. Kedua melanjutkan hasil pembahasan tahun 2014 RUU tentang Otsus Pemprov Papua, singkatnya yang dilanjutkan dananya, Otsusnya terus dilakukan, katanya seperti yang dikutip Tirto.

Tidak lama kemudian, Mendagri dan DPR RI membentuk Pansus Otsus, dengan menunjuk Filep Wamafma selaku anggota parlemen asal West Papua sebagai ketua. Pada saat yang sama, DPR Papua secara terpisah membentuk Pansus Otsus sendiri lagi. Beda dengan provinsi Papua Barat. Hingga saat ini mereka belum membentuk Pansus yang sama.

Tetapi dari sini bisa dilihat bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Papua dan Papua Barat) terkesan memang tidak memiliki sinergitas untuk membicarakan dan menyelesaikan polemik Otsus.

Yang tidak boleh lupa adalah pendekatan awal ini sangat menentukan, apakah polemik otsus akan berlangsung damai dan berakhir tanpa kekerasan.

Dari awal pemerintah pusat mengira sudah  mengambil keputusan dan menempuh langkah yang tepat. Indonesia percaya diri bahwa pembentukan Pansus Otsus sepihak itu sangat solusif. Namun, ini sebenarnya awal dari sebuah malapetaka besar menjelang 2021.

Tujuannya pemerintah dalam pembentukan Pansus dengan segelintir pejabat (bukan wakil rakyat) memang baik adanya. Tetapi ingat, bahwa itu tidak demokratis dan berpotensi menimbulkan konflik pertumpahan darah dalam skala yang jauh lebih besar dari tahun 1999-2001 silam.

Semua orang tahu bahwa pembentukan pansus itu tidak partisipatif dan sama sekali tidak demokratis. Pembentukan pansus otsus itu lebih berkesan pada kompromi antara penguasa, parpol dan pengusaha.

Meskipun secara teori dan konstitusi kuno, DPR adalah wakil rakyat, kenyataannya dinamika sosial pada dunia modern saat ini sarat dengan kepentingan ekonomi bagi kolonial, kapitalis dan imperialis global.

Istilah yang tepat bagi DPR maupun semua orang di dalam sistem birokrasi saat ini adalah dewan atau lembaga perwakilan dari para penguasa, parpol dan pengusaha. Konsep ini sangat relevan dengan realitas ketimbang teori tentang parlemen atau sistem pemerintahan yang berlaku di dunia saat ini.

Pembentukan pansus otsus oleh Mendagri dan DPR RI maupun DPR Papua saat ini tidak terlepas dari itu. Mereka tidak semuanya wakil rakyat murni. Kalau memang murni wakil rakyat, pasti mereka akan memikirkan dan membuka ruang demokrasi yang bisa membuat semua pihak puas.

Namun, kalau sudah bentuk pansus tapi masih ada getaran protes, penolakan dan kritik, berarti harus dipahami bahwa di dalam pembentukan itu tidak transparan, akuntabel dan jauh dari prinsip dasar demokrasi, yang berdampak buruk di kemudian hari.

Barangkali kolonial Indonesia bersama kaum borjuis dan oportunis lokal hingga nasional berpikir bahwa itu gampang diatur, karena setelah membentuk pansus otsus akan membuka ruang demokrasi dengan cara dengar pendapat, pikiran dan isi hati rakyat. Seperti biasanya dilakukan dalam masa reses.

Tetapi Indonesia harus pahami baik dan orang West Papua harus sadar dan bijak, bahwa pendekatan seperti ini mengulangi dosa dan kesalahan masa lampau. Untuk menggelar sejumlah perundingan, termasuk PEPERA 1969, kolonial Indonesia pernah menggunakan pendekatan seperti ini.

Indonesia mencabut orang-orang West Papua yang punya pengaruh besar di masyarakat dan bisa kompromi dengan kolonial Indonesia, kemudian melibatkan mereka untuk melakukan kompromi sepihak dan diam-diam mengatasnamakan mayoritas orang West Papua.

Apakah pendekatan seperti ini sangat demokratis dan akan menyelesaikan polemik otsus serta persoalan kronis lainnya di West Papua? Bisa dan bisa saja tidak.

Dari awal Indonesia salah besar menyelesaikan polemik otsus dan persoalan di West Papua. Pembentukan pansus otsus secara sepihak atau hanya dengan melibatkan para pejabat borjuis dan oportunis ini sebuah kesalahan fatal.

Pansus otsus sepihak sama halnya dengan benih kesalahan. Dampaknya akan besar, bahkan bisa menimbulkan gejolak politik, konflik berbau kekerasan dan kejahatan politik, pelanggaran HAM dan genosida di West Papua.

Sebaiknya Indonesia membuka ruang demokrasi legal, tak hanya bagi kaum borjuis dan oportunis yang sarat dengan kepentingan ekonomi bagi dirinya, anak istri dan keluarga serta kaumnnya, tetapi yang tidak kalah penting dan mendesak adalah membuka ruang demokrasi bagi rakyat West Papua pro kemerdekaan. Indonesia harus mengutamakan kelompok yang berseberangan, berbeda pendapat, ideologi politik dan berpotensi melakukan protes dan penolakannya meski membahayakan keutuhan NKRI, karena hal demikianlah yang bisa menyelesaikan polemik Otsus, juga persoalan lain di West Papua. Tidak ada yang perlu ragu sebelum mencoba, apalagi mengutamakan nilai-nilai demokrasi untuk menyelesaikan suatu persoalan akut sekalipun.

Duduk dan bicara baik-baik

Walaupun berseberangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dunia harus berjiwa besar dan menunjukkan kepada dunia akan ekstensi demokrasi yang dianutnya, dengan segera membuka ruang demokrasi untuk duduk bersama orang West Papua, untuk membicarakan bagaimana pemberlakuan otsus di Tanah Papua. Bagaimanapun, Indonesia harus melibatkan orang West Papua yang telah dan akan merasakan otsus, serta selaku tuan tanah yang akan mengalami dampak otsus itu di kemudian hari.

Duduk di sebuah tempat yang resmi dan demokratis ialah sebuah proses awal yang harus dan mendesak. Dari sini bisa pikirkan banyak hal, termasuk sama-sama membentuk tim perundingan segitiga dan menyepakati segala hal,.untuk melakukan perundingan segitiga untuk bicara soal status otsus maupun persoalan mendasar lain di West Papua.

Indonesia tidak perlu menempuh jalan gelap yang bertentangan dengan hakikat dan prinsip demokrasi itu. Polemik Otsus 2021 menjadi momen penting dan penentu untuk kolonial Indonesia menunjukkan kepada dunia akan kebenaran sebagai negara demokrasi atau tidak.

Menutupi ruang demokrasi dan menempuh jalan jauh dari demokratis hanya akan mempertanyakan eksistensi demokrasi kolonial Indonesia dan membenarkan kesan bahwa Indonesia sebagai pencuri SDA di tanah West Papua dan penjajah bagi orang West Papua.

Dalam polemik otsus 2021, Indonesia harus memikirkan dengan baik dan mengajak orang West Papua untuk duduk bersama membahasnya di tempat yang legal dan demokratis.

Pendekatan seperti inilah yang sangat dibutuhkan orang West Papua, bahkan itu sangat baik karena bisa membuat kedua belah pihak yang berseberangan dan berbeda pandangan ideologi politik saling mengetahui isi hati dan pikiran, berkomunikasi satu sama lain dari hati ke hati.

Upaya semacam ini sangat baik karena akan menghindari pendayagunaan tindak kekerasan dan kejahatan politik, kerusuhan, pertumpahan darah, dan korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak bersalah dan berdosa.

Harus buka ruang demokrasi

Pada 2021 (saat otsus berakhir) hampir pasti banyak banyak orang kehilangan keluarga dan orang terkasih, mengalami kerugian besar akan material, harta benda dan lainnya akibat kebakaran, trauma dan ketakutan, karena apa yang akan muncul dan hilang itu bermula dari sistem politik aneksasi.

Iklim ini akan berlaku lama dan berlangsung sengit karena di atas sistem aneksasi itu terbentang status politik West Papua yang masih bermasalah. Hal ini pun semakin diperparah karena itu berhubungan langsung dengan kepentingan ideologi politik, sumber daya alam, dan ekonomi di West Papua.

Keadaan akan semakin rumit jika pemerintah Indonesia enggan membuka ruang demokrasi. Barangkali sangat mustahil dan tidak mudah membuka ruang demokrasi, tetapi kalau Tuhan membuka hati pemuka kolonial Indonesia, apalagi mempertimbangkannya dengan baik seperti nama baik untuk di kemudian hari, itu pasti bisa.

Mengubah paradigma dan melakukan perundingan

Paling penting sekarang itu, kolonial sadar dan merasa, bahwa nama baik lebih berharga ketimbang menempuh jalan di luar demokrasi yang kotor dan busuk. Harga diri bangsa lebih mulia dan suci ketimbang melanggengkan cara-cara berdebu.

Kolonial harus mampu dan berani menunjukkan cara-cara yang legal dan demokratis selaku negara demokrasi besar dan dewasa. Tidak perlu menggunakan pendekatan yang merusak citra demokrasi sendiri dan wibawa negara di mata dunia.

Jangan lagi meniru pendekatan dari masa lalu yang kotor itu. Karena semua pihak telah mencium aroma kebusukan masa lalu. Jejak manipulasi dan rekayasa kelam dengan kekuatan militer masa lalu tidak pernah surut. Aroma kebusukannya terus melahirkan bau busuk. Kebusukan itu tidak bisa dihalangi dengan cara apapun. Kecuali memindahkan atau seorang lainnya menjauh–berpisah dari tempat itu.

Pemerintah kolonial Indonesia harus ingat dan sadar. Bahwa mendorong RUU Otsus diam-diam dan membentuk Pansus Otsus pun diam-diam itu bagian dari praktik kebusukan itu. Usaha itu bagi kolonial baik. Tetapi bagi orang lain kurang baik, tidak demokratis.

Pun sangat tidak efektif karena itu sama sekali tidak menyelesaikan kompleksitas persoalan di West Papua. Justru itu akan meningkatkan kompleksitas masalah di samping menambah ketidakpercayaan dan ketidakpuasan intensif orang West Papua terhadap kolonial Indonesia.

Pada saat yang sama, otomatis akan meningkatkan kesadaran dan nasionalisme orang West Papua; ikut mendorong penguatan kapasitas gerakan, perjuangan dan perlawanan orang West Papua walaupun tentu saja kolonial akan berkata dan bertindak atas nama keamanan, ketertiban, dan kedamaian (Rus en Orde).

Hal ini bisa dilihat dari sikap dan upaya pemerintah kolonial maupun kaum budak nasionalis saat ini. Masing-masing tengah melakukan sosialisasi, konsolidasi dan menyiapkan kelompoknya. Kedua belah pihak terus memperkuat basis untuk mengadu argumentasi sesuai dengan kepentingannya.

Jelang 2021, kedua kubu terus memperlihatkan sikap. Kolonial Indonesia bekerja keras untuk melakukan evaluasi otsus dan memperpanjang otsus dengan tetap menekankan pada bahasa kolonialisme, yakni; kesejahteraan, pembangunan, kemajuan dan kemakmuran.

Sementara itu, orang West Papua akan menolak karena merekalah yang merasakan baik buruk dan manis pahitnya otsus. Penolakan mereka akan muncul berdasarkan sejarah dan sumber kebenaran: dokumen, pengalaman, dan perasaan yang sesungguhnya.

Kalau keduanya mempertahankan sikap, prinsip, argumentasi dan kepentingannya, bagaimana nanti West Papua pada 2021? Pasti akan kacau. Lebih baik kedua belah pihak melakukan perundingan damai yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang paling netral. (*)

Penulis adalah masyarakat Papua tinggal di Jayapura

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top