Follow our news chanel

Sengkarut Otsus Jilid II, Apolos Sroyer: RDP MRP Dipolitisir Pemda

Papua
Sembilan mananwir Byak tolak Otsus dan minta Referendum. (Jubi/dokumentasi pribadi).

Papua No.1 News Portal | Jubi

Biak, Jubi – Ketua Dewan Adat Suku Byak (Manfun Kawasa Byak) Papua, Apolos Sroyer, menyatakan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua (RDP-MRP) di Biak tidak melibatkan unsur adat karena diduga dipolitisir oleh Pemerintah Daerah berserta perangkat aparat keamanan secara sistematis.

Apolos mengungkap, bahwa RPD-MRP yang semula dijadwalkan berlangsung tanggal 17 hingga 19 November 2020 melibatkan rakyat, tapi dilakukan secara tertutup oleh Pemda Biak Numfor di tempat yang tidak diketahui.

“RDP-MRP di Biak, baru dilaksanakan pada tanggal 18 November secara tertutup dan tidak melibatkan rakyat di seluruh wilayah adat Saireri, (Biak, Yapen dan Waropen). Tapi pemerintah dengan caranya sendiri, melakukan pertemuan secara tertutup bersama wakil MRP, tempatnya pun tidak kami ketahui,” ujar Apolos kepada Jubi melalui telepon selulernya, Kamis (19/11/2020).

Apolos mengatakan, hasil dari pertemuan tertutup itu, Pemerintah dan komponen yang terlibat dalam pertemuan tertutup itu menyatakan menerima dan mendukung kelanjutan Otsus di Papua.

“Sembilan mananwir (kepala suku), tidak diberi ruang dalam RDP-MRP itu sebagaimana amanat pasal 77 UU Otsus Papua,” katanya.

Ditegaskan Apolos,  bahwa kepala suku Byak menolak keputusan Bupati dan perangkat Pemda Biak Numfor tentang evaluasi Otsus yang mengatasnamakan rakyat  Biak Numfor, dan dianggap ilegal, karena tak diberinya ruang kepada perwakilan masyarakat adat.

“Pertemuan mereka tertutup, dan tidak diketahui oleh rakyat Biak. Jadi itu hanya kepentingan elit politik, dan pernyataan kami yang resmi telah diterima oleh rakyat di 9 (sembilan) wilayah adat dengan menandatangani pernyataan tersebut,” katanya.

Loading...
;

Dia juga mengimbau kepada Pemerintah kabupaten Biak Numfor dan seluruh pejabat asli Papua untuk setop sejumlah cara yang mengorbankan hak masyarakat asli Papua.

Sementara, Sekretaris Kankain Karkara Byak (KKB), Gerard Kafiar, menyatakan pernyataan sikap dan rekomendasi  rakyat Byak telah diserahkan kepada dua wakil MRP [di luar] forum RDP.

“Pernyataan sikap kami baru kami berikan kepada anggota MRP pukul 01.00 Waktu Papua (Kamis dini hari) yaitu kepada anggota MRP, Neles Rumbarar dan Yuliana Wambrauw,” katanya.

Diharapkan,  dua anggota MRP ini tetap melanjutkan kesepakatan sembilan kepala adat (mananwir) wilayah Biak dalam pernyataan sikap tersebut  tanpa terpancing dengan pernyataan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Biak Numfor.

“Karena itu cara-cara lama, yang pernah dilakukan kepada orangtua kami, dan sekarang dilakukan lagi oleh anak-anak asli Papua [pejabat] yang dipolitisir oleh sistem pemerintah. Dewan suku Byak harap, MRP berdiri  tegak di atas dasar yang benar, atas prinsip-prinsip keadilan dengan pertimbangkan nasib bangsa dan rakyat Papua.
Karena seluruh rakyat sudah nyatakan sikap untuk menolak perpanjangan Otsus Papua dan meminta ‘Referendum’,” tutupnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top