Follow our news chanel

Ada sisa kuota 97 ribu BPJS Kesehatan di Nabire

papua-sekretaris-dinsos-nabire
Sekretaris Dinsos Nabire, Zakeus Petege, saat ditemui Jubi di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2020) – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Zakeus Petege, mengatakan banyak warga di daerah ini tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Padahal, sedikitnya terdapat 97 ribu kuota BPJS Kesehatan Kabupaten Nabire yang hingga kini belum terisi atau terpakai.

“Kuota untuk Nabire ada 152 ribu dan yang terpakai hanya sekitar 55 ribu. Jadi Solusinya harus dilakukan verifikasi data penerima manfaat BPJS KIS PBI,” kata Zakeus Petege, saat ditemui Jubi di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2020).

Lebih jauh Petege mengatakan sudah pihaknya sering kali mengusulkan verifikasi, baik dalam rapat maupun musrembang, namun hingga kini belum terealisasi. Sebab data tersebut sudah disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Dinsos Nabire.

Sehingga imbasnya, kata Petege, bagi warga miskin yang akan berobat akan dikenakan biaya bila tidak memiliki BPJS-KIS.

“Apalagi Askes Papua melalui Kartu Papua Sehat sudah tidak berlaku. Belum lagi aturan mengatakan bahwa tidak boleh daerah menganggarkan Askes Papua,” ujarnya.

Dijelaskan, sesuai prosedur maka jika ada yang meninggal, bisa digantikan dengan anak yang baru lahir. Asalkan nama orangtua anak yang baru lahir benar-benar tercatat sebagai warga miskin.

Menurut Petege, salah satu syarat sebuah keluarga dikategorikan sebagai warga miskin adalah melalui musyawarah kelurahan atau kampung yang menyatakan bahwa keluarga itu benar-benar keluarga miskin.

Loading...
;

“Dengan demikian petugas akan mendata dan dimasukkan sebagai data keluarga miskin. Kalau anaknya belum memiliki data BPJS KIS PBI, sementara kuota masih ada maka akan langsung dimusukkan,” tuturnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan kerjasamakan Program Rujuk Balik di Nabire

Setiap tanggal 29 bulan berjalan, jelas Petege, Kementerian Sosial akan menetapkan penerima KIS PBI untuk bulan berikutnya (bulan depan). Misalnya, penerima bulan September akan ditetapkan di bulan Oktober tanggal 29.

Sehingga, lanjutnya, kembali lagi kepada pimpinan daerah, apakah untuk mengamankan rakyatnya melalui dukungan guna melakukan verifikasi.

“Karena kendalanya adalah jarak karena letak geografis. Berbeda dengan di Jawa yang hanya bisa ke lapangan dengan kendaraan roda dua.

“Sementara kita di Nabire harus naik perahu Jonson, pesawat atau helikopter, dengan jarak dan medan yang begitu berat. Juga menyangkut musyawarah kelurahan) kampung, juga butuh biaya. Maka harus ada biaya yang disiapkan guna melakukan verifikasi,” lanjut Petege.

Sekretaris Komisi B DPRD Nabire, Musa Melisa mengakatan bahwa verifikasi data hanya butuh kreatifitas Pimpinan daerah. Sebab, sangat merugikan masyarakat secara mengeluruh.

“Maka seharusnya ini butuh inovasi dan kreativitas dari Pimpinan daerah agar verifikasi data secepatnya dilakukan. Kalau dibiarkan maka yang rugi adalah rakyat,” kata Malisa. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top