Follow our news chanel

Tapol rasisme Indonesia terancam DO

papua tapol mahasiswa do

papua tapol mahasiswa do

Oleh: Soleman Itlay

BEBERAPA mahasiswa Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara di-DO (Drop Out) dari kampusnya karena demo Papua. Mereka di-DO melalui surat keputusan pemberhentian putus studi 1860/UN44/KP/2019 pada 12 Desember 2019. Surat keputusan tersebut ditandatangani Rektor Unkhair Dr. Husein Alting (lpmkultura.com, Kamis, 26 Desember 2019).

Empat mahasiswa itu adalah Arbi M. Nur (Semester VIII Program Studi Kimia, FKIP), Ikra S. Alkatiri (Semester V Prodi PPKN, FKIP), Fahyudi Kabir (Semester XI Prodi Elektro, Fakultas Teknik), dan Fahrul Abdullah (Semester XI Prodi Kehutanan, Fakultas Kehutanan).

Tak hanya empat mahasiswa Unkhair Ternate, mahasiswa asal Papua, Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmabin juga terancam di-DO lantaran sedang menjalani proses hukum yang berbelit-belit dan tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak pada masa pandemi Covid-19.

Keduanya adalah mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan (FTSP) Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).

Ada juga Alexander Gobai dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Sastra, Sosial, dan Politik (FESSOSPOL) USTJ. Dia sudah mengikuti yudisium tapi belum diwisuda pada 12 September 2019.

Loading...
;

Sementara itu, Ferry Kombo adalah mahasiswa semester akhir pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Cenderawasih (Uncen).

Mereka ini adalah tahanan politik (tapol) antirasisme Indonesia. Sejumlah mahasiswa Papua dan non-Papua dari sejumlah universitas dan perguruan tinggi di Indonesia lainnya yang ditangkap dan sedang diproses hukum di pengadilan Indonesia, juga mempunyai nasib yang sama dengan Hengky.

Tapol seperti Hengky, Ferry, dan beberapa lainnya ditangkap, ditahan dan diproses hukum saat hendak dan sedang menyusun tugas akhir atau skripsi. Sedangkan Irwanus dkk digiring ke ranah hukum saat harus mengikuti Proses Belajar Mengajar (PBM) di kampus.

Jaminan hak tapol untuk pendidikan

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 13 ayat (2) a menyatakan bahwa, “Negara-negara anggota konvensi mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh, a: pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bagi semua orang secara cuma-cuma”.

Sedangkan Indonesia mengatur dan menjamin hak-hak dasar pendidikan bagi warga negaranya melalui UUD 1945. Bunyinya adalah: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), UUD 1945 sebelum amandemen sebanyak dua kali.

Status tapol anti rasisme

Secara de jure dan de facto, wilayah koloni —West Papua itu bagian dari kolonial Indonesia.  Status para tahanan anti rasisme ini, terlepas dari ideologi, nasionalisme, dan pembangkangan, status mereka sangat jelas.

Bagaimanapun, mereka dan orang Papua lainnya yang merasa sebagai budak proletar kolonial Indonesia, merupakan bagian dari WNI. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan akses pendidikan secara bebas dan layak seperti WNI yang lainnya.

Batasi hak tapol rasisme Indonesia

Sejak ditangkap, hak-hak dasar para tapol rasisme langsung diisolasi dengan gamblang. Hingga saat ini, hak-hak dasar mereka dibatasi melalui proses hukum yang begitu alot.

Mereka benar-benar tidak merasakan manfaat dari kovenan internasional dan UUD RI 1945 di atas, karena akses pendidikannya dibatasi oleh penegak hukum.

Mereka bahkan tidak akan pernah mendapatkan keadilan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan selama proses hukum itu berjalan. Hal ini akan diperparah jika para penegak hukum tidak mempunyai kepedulian sama sekali.

Akses pendidikan bagi tapol rasisme dalam krisis global

Dalam masa krisis global akibat Covid-19, Pemerintah Indonesia melalui Menristek mengeluarkan imbauan, agar sistem belajar-mengajar di semua tingkatan pendidikan di Indonesia dijalankan atau diterapkan secara online.

Instruksi tersebut membuat sejumlah perguruan tinggi, termasuk kampus para tahanan politik rasisme menerapkan proses perkuliahan secara daring (dalam jaringan) atau online.

Namun, seperti sejak awal, dalam konteks ini juga, mahasiswa aktif yang menjadi tapol itu tetap tidak mendapatkan akses pendidikan sama sekali.

Jangankan melakukan registrasi ulang di kampus, mengikuti proses belajar-mengajar, mengerjakan tugas dan melakukan bimbingan tugas akhir secara online saja akses komunikasinya dibatasinya.

Tentu ini mempersulit mereka dan ini bukan hal baru. Semenjak mereka ditangkap, mereka tidak mengikuti perkembangan di kampusnya, bahkan hingga Pemerintah Indonesia menerapkan aturan baru selama ancaman Covid-19 berlaku untuk melakukan aktivitas dari rumah.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia tidak sedikit pun membuka akses pendidikan bagi tahanan politik anti rasisme.

Penulis menanyakan salah satu tapol anti rasisme Indonesia pada Minggu (3/5/2020) melalui salah satu aplikasi percakapan, apakah mendapatkan akses pendidikan.

Salah satu dari mereka menjawab bahwa pengacara dan JPU belum memikirkan itu. “Pengacara dan JPU belum ada komunikasi soal itu”.

Komunikasi keluarga dengan Perguruan Tinggi

Baru-baru ini, keluarga Hengky menghubungi dosen wali dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan USTJ terkait nasib pendidikannya pada akhir Maret 2020.

Namun, keluarga mengakui bahwa dosen wali menunjukkan kemajuan studi. Dosen wali bilang, Hengky punya kesempatan kuliah masih ada 2 tahun. Dia sarankan untuk komunikasi dengan Wakil Rektor III.

“Kami sudah komunikasi dengan (Wakil) Rektor III, namun responsnya sangat meragukan. Kami pikir anak kami ini bisa terancam DO kalau tidak ikut proses belajar-mengajar (bimbingan skripsi) secara online“.

Pihak keluarga juga sudah bertanya terkait situasi kritis dan krisis global saat ini. Apakah dengan situasi saat ini ada toleransi bagi tapol tersebut untuk mendapatkan pendidikan setelah bebas. Dengan kata lain tanpa harus mengikuti proses registrasi, perwalian, kontrak mata kuliah ulang, bayar ulang, dan lain-lain.

Soal bayar, orang tua meski penuh dengan keterbatasan tetap sanggup membayar uang kuliah anak-anaknya. Namun mereka ragu tatkala Warek III tidak merespons secara ringkas dan spesifik terkait itu.

Namun demikian, itu juga harus disesuaikan dengan peraturan Menristek dan kebijakan kampus sendiri.

Pergumulan bercampur kekhawatiran keluarga Hengky adalah cerminan umum bagi keluarga para tapol anti rasisme yang statusnya masih sebagai mahasiswa aktif.

Semua keluarga pasti memikirkan hal yang sama. Namun, apakah negara akan memikirkan kekhawatiran keluarga ini dari kaca mata kemanusiaan, kovenan internasional, dan UU RI tentang pendidikan yang dapat menjamin setiap warga negaranya? Semoga saja.

Ancaman DO

Bukan tidak mungkin mereka ini di-DO. Hal ini bisa diprediksi dari proses hukum di pengadilan Indonesia hingga masa tahanan yang dijatuhkan oleh JPU.

Bahkan ini semakin diperkuat dengan belum adanya akses pendidikan bagi tapol dan belum adanya inisiatif dari JPU dan pengacara untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang di lembaga perguruan tinggi masing-masing tapol.

Ini juga semakin jelas dengan cerminan komunikasi dan respons pihak kampus terhadap keluarga dari Hengky di atas.

Menempuh jalur hukum 

Syukur kalau para tapol rasisme ini tidak di-DO dan tidak menggugat ke pengadilan.

Jika mereka benar-benar di-DO tanpa JPU berkoordinasi dengan mereka dan tidak membuka akses pendidikan bagi mereka, baik Menristek, maupun pihak kampus yang tidak memberikan toleransi dengan pertimbangan proses hukum yang mereka jalani dan krisis global akibat Covid-19 saat ini, maka kampus-kampus terkait, mulai sekarang harus memikirkan dampak yang akan terjadi.

Salah satunya, pihak kampus harus siap untuk menempuh jalur hukum.

Jika demikian, gugatan DO para tapol ini akan memperlihatkan sistem pendidikan kolonial Indonesia yang menindas kaum budak minoritas pribumi West Papua.

Saat bersamaan juga itu akan tercatat sebagai sejarah yang paling penting dan menjadi awal perlawanan nyata terhadap sistem pendidikan Indonesia yang menghancurkan, melumpuhkan, dan mematikan orang Papua.

Proses hukum ini sangat baik untuk memahami hakikat penindasan di sektor pendidikan pada masa modern.

Pada dasarnya, orang budak berkulit hitam dan berambut keriting itu mengtahui, bahwa proses hukum di bawah kendali kekuasaan Indonesia itu sia-sia, karena tidak akan pernah menemukan keadilan, jalan tengah, solusi, dan akhir yang memuaskan.

Namun, proses hukum seperti itu sangat penting bagi semua pihak. Lantaran dengan demikian, orang akan menyadari, mengerti dan memahami, ternyata kolonial Indonesia itu memang colonial —menindas kaum budak West Papua di segala sektor, termasuk di bidang pendidikan.

Dampak lain, tentu akan menodai nama baik perguruan tinggi. Tapi proses hukum nanti, juga akan membuat universitas atau kampus para tahanan politik rasisme kolonial Indonesia akan ‘naik daun’.

Jadi, sementara proses hukum berjalan, baik para tapol, maupun pihak kampus –kalau memang mereka di-DO, ya mulai sekarang bersiap-siap saja. Bersiaplah untuk melakukan gugatan hingga mengikuti proses hukum di pengadilan.

Diskriminasi, rasisme dan pelanggaran HAM

Sulit diproyeksi sikap pemerintah Indonesia terhadap orang Papua, termasuk para tapol anti rasisme.

Semenjak Tanah Papua dianeksasi, Indonesia memperlakukan kaum “budaknya” sebagai warga kelas “Z”, kelas yang tidak terhitung, kelas marjinal dengan pandangan bahwa mereka primitif, kanibalisme, diskriminatif, dan rasisme.

Benny Giyai bilang “warga kelas dua”. Filep Karma bilang “seakan kitorang ini setengah binatang”. Tetapi dalam konteks HAM, Rika Korain bilang “kolonial Indonesia melanggar HAM”.

Terkait ini, kita tidak perlu ambil contoh pada kasus terlalu jauh. Dalam proses hukum ini sangat jelas. Dari awal hingga saat ini, bahkan selama mereka belum bebas, rasisme, diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM itu akan berjalan secara masif.

Jika itu tidak benar, Indonesia akan menunjukkan kepedulian nasib pendidikan mereka, membuka akses pendidikan bagi tapol anti rasisme dan membebaskan mereka tanpa syarat, seperti Indonesia membebaskan tahanan korupsi, tindak kekerasan, dan lainnya pada Maret lalu di seluruh Indonesia.

Instruksi PBB dalam krisis global

Pada Rabu, 4 April 2020, dari markas besar PBB di New York, Sekretaris Jenderal UN, Antonio Guterres, menginstruksikan kepada semua anggota negara PBB, agar fokus menangani covid-19.

Dalam instruksi itu, Gueteress juga meminta agar semua negara anggota UN membebaskan tahanan di masing-masing negara atas nama kemanusiaan (keselamatan nyawa para tahanan di penjara).

Pada April lalu, berdasarkan instruksi PBB itu, Indonesia membebaskan hampir semua tahanan, baik karena korupsi, tindak kekerasan dan lainnya (kecuali tahanan politik rasisme kolonial Indonesia –orang Papua).

Namun Indonesia tidak membebaskan tahanan politik anti rasisme kolonial Indonesia ini, termasuk hampir semua tahanan asal orang Papua di Indonesia.

Kita belum mendengar orang seperti Barnabas Suebu, Michael Kambuaya, Thomas Ondy, dan pejabat borjuis asal Papua yang lama dipenjarakan telah dibebaskan.

Nasib para pejabat borjuis, budak kelas satu ini senasib dengan anak-anak atau adik-adik mereka, Tapol rasisme kolonial Indonesia, budak kelas tiga. Kolonial tak sekadar tidak menjalankan instruksi PBB.

Lebih dari pada itu, dia aktif menjalankan politik diskriminatif rasial terhadap orang Papua.

Tiga hal penting bagi kolonial Indonesia 

Pertama, Indonesia harus menunjukkan kepedulian terhadap orang Papua, para tapol anti rasisme dan para tahanan lainnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia;

Kedua, membuka akses pendidikan bagi tahanan politik anti rasisme dengan menjamin bahwa para tapol rasisme tidak akan di-DO;

Ketiga, membebaskan tahanan politik anti rasisme tanpa syarat, tanpa diskriminasi rasial atas nama kemanusiaan, dan atas nama keselamatan nyawa tahanan politik anti rasisme dari bahaya covid-19. (*)

Penulis adalah warga Papua di Jayapura

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top