Follow our news chanel

Previous
Next

Teluk Berau dan Nusalasi Van Den Bosch resmi jadi kawasan konservasi

papua-prosesi-adat-konservasi-teluk-berau
Prosesi pengukukan secara adat wilayah Petuanan Atiati sebagai kawasan konservasi perairan di Kabupaten Fakfak-Papua Barat pada tahun 2016. - Jubi/Dokumentasi CI Indonesia

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Fakfak, JubiTeluk Berau dan Teluk Van Den Bosch di wilayah pesisir Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dengan luasan 346.807,87 hektar resmi ditetapkan sebagai kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui Keputusan Menteri KKP No. 79/Kepmen-KP/2020. Dua kawasan ini akan dikelola sebagai taman pesisir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Pesisir (UPTD-KKP) Kaimana.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak, Erwin C.D. Sahetapy, mengatakan keputusan Menteri KKP atas dua kawasan konservasi tersebut melalui proses panjang dengan dukungan pihak NGO, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi.

“Melalui proses panjang [kolaborasi program] melibatkan masyarakat adat sejak tahun 2016,  akhirnya pada tahun ini (2020-Red) dua kawasan teluk dengan total luas 346.807,87 hektar, resmi ditetapkan sebagai kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.  Kawasan Teluk Berau seluas 98.943,80 hektar dan kawasan konservasi Teluk Nusalasi-Van Den Bosch seluas 247.864,07 hektar,” jelas Erwin seperti tertuang dalam siaran pers Conservasi Internasional (CI), yang diterima Jubi, di Manokwari-Papua Barat, Kamis (6/8/2020).

Dikatakan Erwin, penetapan kawasan konservasi dua teluk tersebut kiranya dapat dikelola secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“CI Indonesia adalah salah satu NGO yang mendampingi sejak awal proses, bersama Pemkab Fakfak dan Pemprov Papua Barat. Semoga hasil dari kolaborasi instansi ini bisa terus lebih baik dalam melaksanakan program-program konservasi, serta memberi manfaat bagi masyarakat adat di Kabupaten Fakfak,” ujar Erwin.

Sementara, saat dihubungi Jubi, Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, Eli Auwe, A.Pi, mengatakan dengan diterbitkannya kepmen tersebut kerja-kerja konservasi akan menjadi semakin fokus melaksanakan tugas pengawasan dan perlindungan di dua kawasan tersebut karena telah memiliki payung hukum.

“Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, kami masih tetap melaksanakan tugas pelayanan terhadap kawasan. Melalui kepmen ini membuat kami semakin fokus dan tegas,” kata Eli.

Loading...
;

Dia menambahkan dengan ditetapkannya Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch, diharapkan sumber daya perairan di kedua kawasan tersebut akan semakin terjaga dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Percepatan legalisasi Perdasus Provinsi Konservasi di Papua Barat

Berdasarkan data CI Indonesia, proses penetapan dua kawasan konservasi tersebut dimulai sejak tahun 2016, dengan dikeluarkannya SK Bupati Fakfak No. 523-207 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Pembentukan KKPD Kab. Fakfak pada tanggal 12 Oktober 2016.

Masyarakat Fakfak memberikan respons positif terhadap inisiatif pemerintah dengan melakukan deklarasi adat tentang pengukuhan wilayah sebagai KKPD oleh Petuanan Ati-ati, Wertuar, Arguni, dan Pigpig Sekar pada November 2016.

Selanjutnya, inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Fakfak serta masyarakat adat direspons oleh Gubernur Papua Barat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No. 523/136/7/2017 tentang Pencanangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pesisir Teluk Berau danTeluk Nusalasi-Van Den Bosch.

Pada akhir 2018, Gubernur Papua Barat kembali mengeluarkan SK dengan No. 523/239/11/2018 tentang Penetapan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch.

Setelah ditetapkannya rencana pengelolaan tersebut, April 2019, Gubernur Papua Barat bersurat kepada Menteri KKP dengan nomor 032/578/GPB/2019 tentang pengusulan penetapan KKPD Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch.

Sejalan dengan itu, pada akhir tahun 2019, Gubernur Papua Barat juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Papua Barat No. 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelakasana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan diikuti dengan SK Gubernur Papua Barat No SK.821.2-10 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola UPTD pada awal tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai inisiator awal terbentuknya kawasan konservasi ini, merasa sangat bersyukur dan mendukung dikeluarkannya Kepmen-KP No.79 Tahun 2020 tersebut.

Tugas UPTD Pengelolaan KKP Kaimana

UPTD Pengelolaan KKP (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan) Kaimana adalah bagian dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat No. 19 Tahun 2019.

UPTD Pengeloaan KKP bertugas membantu DKP Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan, serta pelestarian wilayah pengelolaan konservasi perairan di Kabupaten Kaimana dan wilayah pengelolaan konservasi taman pesisir di Kabupaten Fakfak yang ditetapkan melalui Kepmen Kelautan dan Perikanan No 79/KEPMEN-KP/2020. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top