Follow our news chanel

Previous
Next

Theo Hesegem siapkan sejumlah laporan pelanggaran HAM di Nduga

Papua
Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembelah HAM Internasional), di dampingi Ikabus Gwijangge, Ketua DPRD Nduga menyerahkan laporan kasus dugaan pelangaran HAM di Kabupaten Nduga kepada MRP - Suara Papua/Agus Pabika.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM Papua di wilayah Pegunungan Tengah, Theo Hesegem dalam beberapa waktu terakhir menyerahkan laporan kasus dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Nduga kepada berbagai pihak.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua itu mengatakan, laporan itu berisikan rangkuman kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Nduga sejak 2018 hingga kini.

“Kemarin [Senin, 31/8/2020] kami serahkan ke Komnas HAM perwakilan Papua,” kata Theo Hesegem melalui panggilan telepon, Selasa (1/9/2020).

Sebelumnya, laporan yang sama telah diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua atau MRP, Kapolda Papua, dan Sinode gereja di Papua.

“Saya lagi mengatur waktu bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih, untuk menyerahkan laporan yang sama,” ujarnya.

Katanya, laporan itu dilengkapi identitas dan foto para korban. Salah satu yang terangkum adalah penemuan makam lima jenazah di Kampung Iniye, Distrik Mbua pada 10 Oktober 2019.

Dugaan pelanggaran HAM lainnya yang masuk dalam laporan tersebut, yakni rentetan kasus kekerasan di Keneyam, ibu kota Kabupaten Nduga beberapa waktu terakhir.

Loading...
;

Termasuk kasus penembakan yang dilakukan Satgas Pamtas Yonif PR 330/TD, yang menewaskan Elias Karunggu (34 tahun) bersama anaknya, Selu Karunggu (20 tahun) pada 21 Juli 2020.

“Masyarakat Nduga juga membuat pernyataan sikap tertulis menolak Otsus dan meminta pasukan non organik, [terutama] Satgas Yonif PR 300/DT ditarik dari Nduga, karena kini terjadi krisis kemanusiaan di sana,” ujarnya.

Ia mengatakan, Komnas HAM perwakilan Papua menyatakan akan menindaklanjuti laporan itu. Memfasilitasi pertemuan dengan Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua, dan membentuk tim sesuai mekanisme Komnas HAM untuk melakukan identifikasi.

“Komnas HAM perwakilan Papua juga akan mendorong laporan itu ke Komnas HAM RI di Jakarta,” ucapnya.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey yang dihubungi Jubi belum dapat memberikan jawaban terkait penyerahan laporan kepada pihaknya.

“Saya saat ini sedang ada rapat, selesai rapat, akan saya tanggapi,” ujarnya via pesan singkat. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top